PPP Harus Siap Hadapi Era Digitalisasi di 2024, Pengurus dan Kader Harus Pandai Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ketua DPP PPP Bidang Fungsional H Syaifullah Tamliha membuka Musyawarah Cabang IX DPC PPP Kabupaten Balangan di Banjarmasin.(foto : sophan/brt)

Banjarmasin, BARITO – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang diharapkan harus sudah siap bersaing di era digitalisasi.

Partai berlambang Kabbah ini sudah saatnya menyiapkan infrastruktur maupun sumberdaya manusia yang melek teknologi internet, baik di tingkat pusat hingga pelosok kecamatan, kelurahan dan desa.

Kesiapan sedari awal itu dianggap penting, karena dikhawatirkan bila pandemi Covid-19 ini tak berakhir hingga pelaksanaan Pemilu 2024, baik Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) bakal menggunakan pola pemilihan secara online.

Pesan ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Bidang Fungsional H Syaifullah Tamliha saat membuka pelaksanaan Musyawarah Cabang IX Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Balangan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Senin (22/11/2021).

“Kita harus siap menghadapi pertarungan politik di 2024 mendatang, yang mengharuskan kader partai pandai bermain teknologi informasi dan komunikasi,” kata Tamliha dihadapan peserta muscab.

Tamliha pun wanti-wanti dengan pengurus dan kader PPP di daerah, agar mereka siap menguasai teknologi informasi dan komunikasi, karena pemerintah pusat dan DPR RI menghadapi pandemi Covid-19 ini mempercepat era digitalisasi itu di 2024.

“Semula dunia digitalisasi ini akan tuntas 10 tahun, dari 2020 sampai 2030, namun karena ada Covid-19, ini memaksa pemerintah mempercepatnya di 2024 mendatang,” terangnya.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP ini menambahkan karena digitalisasi itu dipercepat prosesnya, sehingga tidak menutup kemungkinan bila pandemi Covid-19 belum berakhir, maka Pemilu 2024 bisa saja akan menggunakan jasa online.

“Kalau itu diterapkan, artinya pemilih tidak perlu datang ke TPS, tapi cukup melalui ponselnya untuk menentukan pilihan,” imbuhnya.

Tamliha meminta kader dan pengurus menyikapi perkembangan zaman ini, karena bila itu diterapkan di 2024, maka ini jadi tantangan bagi kader dan pengurus partai termasuk PPP agar menuntaskan kesiapan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di era digitalisasi ini.

Disebutkannya pemerintah sudah membangun jaringan internet, baik dibawah permukaan laut maupun di daratan, tujuannya agar masyarakat bisa menikmati fasilitas internet di era digitalisasi ini kedepannya.

“2024 mendatang diharapkan daerah yang masuk 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan), itu sudah 100 persen dapat menikmati fasilitas internet,” terangnya.

Karena itu melalui kegiatan muscab kali ini saya ungkapkan selain kita memang harus melakukan evaluasi struktur kepengurusan partai periode 2021-2026, maka kita juga menginginkan kader yang duduk menjadi pengurus partai itu komposisinya 40 persen berusia lebih 50 tahun dan 60 persen berusia dibawah 50 tahun disebut kalangan melenial, selain itu harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

Terkait tidak bisa lagi dicalonkannya Abdul Hadi untuk ketigakalinya sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Balangan, menurut Syaifullah Tamliha itu berdasarkan aturan dari DPP PP yang berlaku jamak bahwa jabatan Ketua DPW dan DPC PPP tidak boleh melebihi dua kali menjabat, sehingga kita berupaya memaksimalkan sumberdaya manusia yang ada.

“Misalnya meminta Abdul Hadi menunjuk siapa yang nantinya jadi Ketua DPC PPP itu bisa bekerjasama dengan bupati dan bermanfaat untuk partai,” ujar Tamliha mencontohkan.

Namun diingatkannya PPP itu adalah partai kader, sehingga bekerja berdasarkan sistem partai tidak bergantung orang, sehingga regenerasi itu terus terjadi di PPP.

Tamliha menegaskan kebijakan DPP PPP itu tidak merugikan partai, karena seperti Abdul Hadi meski tidak lagi dicalonkan sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Balangan, namun dia bisa jadi pengurus wilayah dan jadi koordinator di daerah.

“Semoga pengurus yang baru nanti bisa mempertahankan bahkan meningkatkan perolehan kursi di 2024, baik pusat dan daerah, termasuk kembali memenangkan Pilkada,” harapnya.

Sementara itu Ketua DPC PPP Kabupaten Balangan dua periode H Abdul Hadi membenarkan adanya aturan dari DPP PPP bahwa Ketua DPW dan Ketua DPC itu jabatannya hanya dua periode.

“Mudah-mudahan muscab kali ini bisa menghasilkan ketua dan jajaran pengurus yang lebih hebat lagi dan bisa kembali memenangkan Pilkada dan Pileg 2024 mendatang,” harapnya.

Abdul Hadi yang juga Bupati Balangan bisa memaklumi dirinya tidak bisa dicalonkan untuk periode ketiga, karena kita terbentur aturan dari DPP PPP, mau tidak mau saya tidak bisa mencalon atau dicalonkan lagi.

“Saya harus mencari penggantinya, yakni kader lain yang bisa menjaga kekompakan seluruh kader PPP di Balangan,” terangnya.

Abdul Hadi pun berpesan kepada penggantinya nanti tinggal membangun komunikasi yang baik agar terjaga situasi dan kondisi yang sudah dibangun di era kepemimpinannya.

Sebagai catatan di era kepemimpinan Abdul Hadi, PPP Balangan pada Pemilu 2014 meraih 5 kursi di DPRD Kabupaten Balangan dan Pemilu 2019 kembali meraih hasil yang sama 5 kursi bahkan di Pilkada Balangan kemarin Abdul Hadi berhasil terpilih menjadi Bupati Balangan menumbangkan petahana.

Penulis : Sopian

Related posts

Ditreskrimsus Polda Kalsel Ajukan Pemblokiran 1.453 Situs Judi Online dan Tetapkan 18 Tersangka

Musnahkan 79,3 Kg Sabu dan 63.847 Pil Ekstasi, Polda Kalsel Hindarkan 475.677 Jiwa dari Bahaya Narkoba

Bhabinkamtibmas Sungai Lulut Apresiasi Warga yang Bertanam Sayuran di Halaman Rumahnya