Prof Abdul Hadi : NU Siap Berkolaborasi dan Stabilkan Turbulensi Tahun Politik

Gambut, BARITOPOST.CO.ID – Turbulensi atau guncangan politik di tahun 2024 nanti diyakini akan besar. Mengingat keikutsertaan partai-partai besar maupun partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Karena di pesta demokrasi itu nantinya partai peserta pemilu akan mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta kegiatan ikutannya secara serentak.

Untuk mengantisipasi guncangan politik 2024 tersebut, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) terbesar di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel) siap menjadi stabilisir event lima tahunan tersebut.

BACA JUGA: Muktamar Menyongsong Nahdlatul Ulama Satu Abad

Hal itu dikemukakan Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Nahdlatul Ulama (NU) Kalsel, KH Dr Hasyib Salim usai Rapat Koordinasi Pembinaan serta Penguatan Kelembagaan  Badan Otonom dan Lembaga NU Kalsel.

“NU ini bisa bekerjasama dengan siapapun, meski dari ormas berbeda, partai politik berbeda, bahkan agama yang berbeda,” ungkap KH Hasyib Salim di Aula Kampus Unukase di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Selasa (20/12/2022).

Sementara itu, Ketua Lembaga Pembangunan Pertanian NU (LPPNU) Kalsel, Prof Dr Ir Abdul Hadi, M.Agr menambahkan, giat pemilu serentak itu tentunya membuat kesibukan para calon dan pendukungnya hingga pasca pemilu. Hingga ada kemacetan karena pengerahan massa, karenanya sebagai petani harus jeli melihat visi dan misi yang berpihak kepada petani.

BACA JUGA: 45 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Banjarbaru Dilantik

“Karena LPPNU juga memiliki anggota petani sebanyak 70 persen di Kalsel, hingga diharapkan mampu dan jeli menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya. Sebab penduduk Kalsel 70 persen ada petani,” ingatnya.

Ditambahkannya agar NU selalu menjadi mitra pemerintah hingga tingkat desa, karenanya mesti selalu terus mendukung kebijakan pemerintah. Dengan demikian jangan sampai bertolak belakang dengan program pemerintah yang sudah bagus, khususnya soal pertanian.

Lanjutnya, lembaga PPNU juga mempersilahkan kepada beberapa partai manapun untuk berafiliasi kepada petani binaannya atau bergabung. Karena itu hak semua orang sebagai warga negara, namun jangan karena beda pendapat dan dukungan lalu hubungan renggang terkait kegiatan pertanian.

Penulis : Arsuma
Editor   : Sophan Sopiandi

BACA JUGA: Multaqo Ulama Serukan Umat Islam Kalsel: Jaga Kedamaian Pasca-Pemilu