Banjarmasin, BARITO – Program Ketahanan Pangan yang digaungkan Badan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan, berjalan baik dan sukses di tahun anggaran 2018. Hal ini terlihat dari target capaian sektor pangan, terutama beras sebesar 200 ton yang di emban Provinsi Kalsel tercapai 100 persen, kemudian serapan anggaran terserap lebih 91 persen, artinya pemanfaatan pendanaan sepadan dengan hasil yang didapat di tahun 2018 lalu.
“Capaian ini hasil kerja keras Kalsel, karena daerah ini salah satu penyandang pangan Nasional,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kalsel Suparno kepada wartawan usai rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2018 dengan Komisi II DPRD Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan, Senin (1/4) di Banjarmasin.
Suparno menambahkan, dari pembahasan rapat dengan Komisi II, yang kami bahas berhasil atau tidaknya program kerja ketahanan pangan di tahun lalu. Meski program itu berjalan baik dengan capaian target, namun masih ada kendala di lapangan dalam memberikan bantuan, terutama sarana prasarana kepada para petani.
Salah satu hambatannya, sebut Suparno, Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan) yang ada tidak memiliki badan hukum, seperti disyaratkan sesuai ketentuan hukum, sehingga jika tidak ada badan hukum, maka bantuan tidak bisa diberikan.
“Kendalanya banyak Kelompok Tani Swadaya ini tidak memiliki badan hukum, sehingga untuk penyaluran bantuan tidak bisa dilakukan,” terangnya.
Lanjut Suparno, di sektor ketahanan pangan ini ada dua pokok daerah (pokda), yaitu kemandirian pangan dan keanekaragaman pangan, karena memang ada keinginan dari pemerintah mengurangi konsumsi beras, itulah yang menjadi sasaran program tersebut.
Kemudian sepanjang tahun 2018, imbuhnya, ada Gapoktan tidak memiliki badan hukum ketika menerima bantuan sarana prasarana sebanyak 3 unit dan harus dikembalikan dan akan diusulkan kembali di tahun 2019.
“Sambil mengurus badan hukum bagi kelompok tani, misalnya UMKM, maka fasilitas bisa diusulkan kembali,” terangnya.sop