Oleh : Saleh Saberan *)
AIR ADALAH sumber kehidupan bagi setiap makluk hidup; tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, sehingga menjadi kebutuhan dasar manusia atau hajad hidup manusia yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan kualitas air yang memenuhi standar kesehatan.
Dari tahun ke tahun negara berupaya memenuhi kebutuhan air minum/air bersih masyarakat Indonesia. Bahkan sejak pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan program Pelita ke Pelita terus-menerus. Di era 70-an proyek demi proyek dilaksanakan pemerintah pusat agar tersedianya air minum/bersih untuk memenuhi hajat orang banyak. Program air minum/ air bersih dengan Proyek Air Minum (PAM) atau PAB proyek air bersih. Dan program tersebut berasal dana pemerintah pusat, hingga tercipta manejemen pengelolan perusahaan yang diberi nama Badan Pengelola Air Minum (BPAM) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah membuat perusahan pengelola air minum dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Untuk mengelolaan perusahaan seperti PDAM dibutuh tenaga terampil yang memiliki keahlian masing-masing bidang; (bidang Teknik produksi/distribusi/mesin, dan bidang manjemen dan bidang keuangan). Lalu pemeliharaan jaringan perpipaan serta menanggulangi kebocoran air agar air sampai ke rumah rumah pelanggan dengan kualitas yang memenhui standar kesehatan. Hingga mengelolaan keuangan operasional untuk kelancaran semua kegiatan.
Dalam peningkatan pelayanan, dan perluasan pelayanan hingga tersedianya air minum sampai daerah ujung yang terjangkau distribusi. Meningkatkan mutu kualitas air minum/air bersih yang mampu memenuhi kesehatan. Untuk keberlangsungan pelayanan yang baik dan terjamin kualitasnya dibutuhkan perencaan yang baik pula, dalam Menyusun rencana kerja kedepan, maka diperlukan/diketahui kondisi perusahaan beberapa tahun terakhir, bisa melalui laporan audit keuangan, laporan kinerja perusahaan, yang melibatkan lembaga pemeriksa keuangan dan lembaga independen untuk mengaudit.
Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari waktu ke waktu pemerintah pusat melalui Kementerian PU Dirjen Cipta Karya. Telah memberikan bimbingan teknis dan manajemen, baik langsung maupun melalui para konsultan dalam dan luar negeri serta Lembaga pelatihan lainnya.
Untuk dapat menjamin pelayanan yang berkualitas, diperlukan manajemen dan permodalan yang cukup; dalam Modal perusahaan; berupa modal hibah pemerintah pusat kebanyakan berupa proyek yang disetujui Menteri Keuangan RI. Kemudian, penyertaan modal daerah tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Manajemen yang baik dalam sebuah perusahaan terdiri unsur direksi beserta jajarannya dan dewan pengawas/komisaris yang profesional. Dalam tahap pemilihan/penetapan Direksi dan dewan pengawas/komisaris, maka pemegang saham perusahaan berperan penting, baik selaku pemerintah kabupaten/kota) maupun pemerintah provinsi. Bahkan selaku pemilik perusahaan sekaligus yang memiliki kewenangan menunjuk/menetapkan dewan komisaris dan direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan atau rujukan Perda tentang Perseroda PP No 54 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Karena PDAM atau perusahaan pelayanan publik dbiayai oleh Pemerintah maupun pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota, maka public harus mengetahui proses dalam menetapkan Direksi dan Dewan pengawas/Komisaris, tidak boleh secara diam-diam. Jadi tak kalah penting harus adanya sistem informasi publik sesuai dengan undang-undang informasi publik. Mulai dari rekruitmen karyawan yang terbuka. rekruitmen dan pemilihan direksi dan dewan pengawas/komisaris harus diumumkan ke public. tujuannya supaya publik dapat berperan serta dan punya hak yang sama atas kesempatan tersebut. Nah, tidak ketinggalan kesempatan pula bagi semua pegawai dan karyawan perusahaan untuk ikut sertia bagi yang berminat dalam rekrutmen tersebut.
Penulis adalah mantan karyawan PDAM Bandarmasih dan Aktivis/Pemerhati Sosial dan Politik tinggal di Banjarmasin *)