Bandung, BARITO – Kinerja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menangani Pandemi Covid-19 mendapat apresiasi. Hasil survei Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) menunjukkan, sebanyak 76,5 persen menyatakan puas dengan kinerjanya.
Direktur IPRC Leo Agustino mengatakan, dengan hasil itu, berarti mayoritas responden di Jabar puas dengan penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Jabar.
Tidak hanya Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil, kata dia, yang diganjar pengakuan kinerja, Pemprov Jabar sebagai institusi pun demikian. Dalam hasil survei menunjukkan, sebanyak 54,6 persen responden puas dengan penanganan Covid-19. Sedangkan 37,8 persen menyatakan tidak puas. Pada level kabupaten/kota di Jawa Barat, 57,6 persen merasa puas terhadap penanganan pandemi, sementara 35,6 persen merasa tidak puas.
Salah satu persoalan atau masalah yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian tersebut terkait tingkat kepuasan para responden terhadap kinerja pemerintah. Baik pusat maupun daerah, dalam penanganan pandemi Covid-19.
’’Tingkat kepuasan tertinggi ada di Ciamis dan Tasikmalaya. Sementara tingkat kepuasan terendah di Depok,’’ kata Leo dalam acara peluncuran survei yang diselenggarakan secara virtual di Kota Bandung, Minggu (9/5/2021).
Selain itu, menurut Leo, sebanyak 54,3 persen dari 396 responden yang diwawancarai pada 20-30 April 202, menyatakan puas terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat terkait penanganan pandemi.
’’Sementara hanya sekitar 38,9 persen yang tidak puas atau kurang puas terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah. Artinya, ada penanganan yang sedikit longgar beberapa waktu lalu,’’ terang dia.
Ketidakpuasan tersebut, menurut dia, wajar karena di Jabar sendiri, kurva meningkat kembali beberapa waktu belakangan
IPRC menggelar survei di sembilan kabupaten/kota di Jawa Barat yakni Depok, Bekasi, Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Purwakarta, Karawang, dan Cirebon.
Leo menambahkan, 50,5 persen responden merupakan laki-laki. Sedangkan 49,5 persen merupakan perempuan. Mayoritas responden, sebanyak 98 persen beragama Islam.
’’Sebanyak 28,5 persen responden merupakan lulusan SMA atau sederajat, 69,4 persen beretnis Sunda. Mayoritas dari mereka atau sebanyak 48,7 persen berusia antara 39-58 tahun,’’ paparnya.
Di tempat terpisah, pakar hukum dan politik Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Prof Asep Warlan Yusuf menilai, kinerja Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Kang Emil sudah sangat baik dalam setiap kebijakan. Termasuk di dalamnya penanganan Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Jawa Barat layak menjadi percontohan bagi provinsi lain.
’’Saya juga banyak berinteraksi dengan mereka ya (daerah di luar Jabar). Ternyata banyak daerah yang meminta contoh atau belajar ke Jawa Barat. Jadi kalau misalnya komunikasi dengan DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur yang paling padat itu konsultasinya justru ke Jawa Barat,’’ kata Prof Asep Warlan saat dihubungi, Senin (10/5/2021).
Guru Besar Unpar itu menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadikan Jabar menjadi percontohan. Pertama, Kang Emil melibatkan para ahli di perguruan tinggi (PT). Kedua, komunikasi yang bagus dan ketiga banyak dukungan dari masyarakat.
’’Mengapa Jabar menjadi referensi? Pertama karena Jabar mempunyai perguruan tinggi yang banyak. Ada ITB, bahkan UI di Depok, ada Unpad. Jadi mereka mengatakan Jabar punya banyak ahli, sehingga setiap kebijakan diserahkan kepada ahlinya,’’ terang dia.
Menurut Asep Warlan, Kang Emil tidak sungkan dan segan mengundang para ahli di perguruan tinggi itu untuk diminta pendapat sebagai rujukan. Termasuk dalam dunia kesehatan, aspek ekonomi, sosial budaya dan lainnya banyak dihadirkan. Kemudian, hasilnya tidak jarang dijadikan keputusan gubernur.
’’Nah daerah lain justru banyak meniru ke Jabar. Disitulah yang sering kali poinnya naik. Makanya publik tahu itu banyak ditiru daerah lain karena menjadi baik,’’ paparnya.
Kelebihan Ridwan Kamil lain, kata dia, bagus dalam komunikasi. Terlebih kepada rekan di kementerian. Sebab, tidak sedikit personel di kementerian berasal dari Jabar.
“Bantuan atuh euy (tolong dibantu dong). Nah kalimat-kalimat itu yang menjadikan Ridwan Kamil banyak dukungan dari pusat,” lanjutnya.
Nilai tambah dari sosok Kang Emil juga karena mempunyai dukungan dari masyarakat Jabar. Maka tidak heran, setiap kebijakan dipatuhi.
’’Meskipun mobilitas Jabar sangat tinggi, tapi karena masyarakat terlalu nurut jadi tidak masalah dengan kebijakan Pemprov Jabar itu,’’ katanya.
Berbeda dengan Pemprov Jatim dan Jateng, kata dia, pasti setiap kebijakan terdapat gejolak dari masyarakat. Terlebih di DKI Jakarta. ’’DKI itu sulit sekali. Walaupun bagus programnya tapi masyarakatnya tidak begitu komitmen dengan DKI. Sehingga program tersebut kelihatan tidak bagus,’’ paparnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama jajaran forkopimda tampak sangat kompak dalam menangani persoalan Covid-19. Mulai dari gencar menyosialisasikan protokol kesehatan, gencar program vaksinasi hingga yang terbaru larangan mudik demi memutus mata rantai penyebaran wabah virus.
Kang Emil sapaan akrabnya ini menyampaikan, memasuki PPKM Mikro tahap ketujuh 4-17 Mei 2021, Jabar memiliki dua zona merah, yaitu Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Kota Tasikmalaya.
Kendati begitu, dirinya meminta kepala daerah bersama forkopimda dua derah tersebut bekerja keras dalam satu minggu ini untuk menurunkan kasus Covid-19.
Meski zona merah muncul kembali, namun tingkat keterisian rumah sakit (BOR) per minggu ini 36,32 persen. Ini menjadi sejarah karena pada 2020 rata – rata BOR di angka 50-60 persen.
’’Kasus membuktikan tiap libur panjang rumah sakit lompat ke 80 persen. Sekarang keterisiannya hanya 30 persen, itu menandakan tren turun ini harus kita jaga dengan baik. Kami juga sama agar tahun depan bisa mudik,’’ imbuhnya. (rilis/afdi)