Ratusan Kali Situs Pemerintah di Kalsel Dibobol Hacker

Tim Keamanan Siber Dibentuk

Banjarbaru, BARITO – Situs internet milik pemerintah daerah di Provinsi Kalsel ratusan kali diretas oleh pihak dalam dan luar negeri.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai mengungkapkan, terjadi108 serangan siber, dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2016.

“Ada 9 serangan siber di tahun 2016, 21 serangan siber di tahun 2017, 18 serangan siber di tahun 2018. Pada tahun 2019 , serangan bertambah sebanyak 38. Tahun 2020, dari Januari sampai hari ini, kita mencatat ada 22 serangan siber,” bebernya seusai Peluncuran Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Pemprov Kalsel di Gedung Idham Chalid, Kamis (12/11).

Peluncuran dilakukan Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintahan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Brigjen TNI Beriman Purba, dan Plt Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan.

Yanuar mengatakan, hacker ada yang berasal dari Kalsel sendiri dan juga dari luar negeri, yakni Cina dan Rusia.

Situs yang diretas umumnya yang berisi pelayanan. Misalnya di lingkup Pemprov Kalsel, situs milik di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) pernah dibobol.

Sedangkan di kabupaten, situs milik Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat mendapat dua serangan, yakni pencurian data dengan melalui virus.

Untuk mengamankan siber Pemprov Kalsel, terang Yanuar, maka saat ini CSIRT diperkuat oleh tim yang siaga selama 24 jam.

Untuk sumber daya manusia, dia mengakui masih membutuhkan banyak tenaga yang kompeten. Sehingga dilakukan bimbingan teknis kepada tim siber.

‘’Ke depan, akan dibentuk CSIRT tingkat kabupaten dan kot,’’ demikian Yanuar.

Brigjen TNI Beriman Purba mengatakan  dalam kurun waktu Januari hingga Oktober 2020,  Badan Siber dan Sandi Negara menemukan 300 juta serangan hacker pada setiap lembaga negara pemerintah pusat dan daerah.

‘’Dalam hal ini, sebanyak 58 persen berupa serangan data dan informasi lembaga pemerintah. Baik berupa merusak, mencuri dan menghilangkan data sesuai keinginannya,’’ bebernya.

Beriman Purba mengungkapkan, pihaknya akan membentuk 121 CSIRT se-Indonesia yakni 87 kementerian/ lembaga dan 34 pemerintah provinsi.

Pada tahun 2020 ini, Provinsi Kalsel termasuk dalam 15 daerah prioritas yang dianggap siap dalam hal perangkat dan sumber daya manusia.

“Kalsel adalah provinsi ke-10 yang sudah ada CSIRT-nya terdaftar di BSSN RI. Setelah sebelumnya tanggal 4 yang lalu dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita berharap, daerah mampu mengamankan ruang siber yang berlaku di wilayahnya. Ini memang secara bertahap, perlu sumber daya manusia yang  mampu membangun CSIRT di kabupaten dan kota,” urainya. 

Penulis: Cynthia

Related posts

Kunker ke DPRD DKI Jakarta, Komisi III dan IV DPRD Kalsel Kaji dan Pelajari Pembangunan dan Kesra

Badan Penghubung Tingkatkan Pelayanan dan Fasilitas, Ini Harapan Komisi I DPRD Kalsel

Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pertanian Sumber PAD Bali, Potensi Yang Bisa Dicontoh Kalsel