Raup Potensi PAD, Tahun Depan BPKPAD Tambah Ratusan Tapping Box

Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Potensi pendapatan asli daerah (PAD) terus dilakukan upaya-upaya peningkatan. Salah satunya terus menambah pemasangan Tapping Box ke sejumlah wajib pajak di Banjarmasin.

Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin pun tahun depan merencanakan akan menambah ratusan alat penghitung pajak tersebut.

Tapping Box berfungsi sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di restoran misalnya, dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan.

Kasubid Pemeriksaan dan Pengawasan di BPKPAD Banjarmasin, Andi Irawan membeberkan, dari total 500 wajib pajak, saat ini ada sebanyak 498 yang sudah dipasangi tapping box.

Baca Juga: Warga Diharapkan Beralih Konsumsi Beras Sulawesi dan Jawa

“Target pemasangan tahun depan tambah 500 lagi. Tapi secara bertahap. Semoga nanti sampai 1.000 tapping box,” ungkapnya kepada hallobanua.com belum lama tadi.

Ia bilang, dari sisi efektifitas tapping box, sudah sangat baik. Tapping box juga meningkatkan PAD, dalam rangka digitalisasi, dan transparansi perpajakan.

Namun, ia tak menampik hingga kini masih ada saja wajib pajak yang bebal. Bahkan, pihaknya juga menemukan adanya wajib pajak yang mengakali tapping box yang dipasang BPKPAD di sejumlah tempat. Misalnya, perhotelan, hiburan hingga restoran.

Beruntung, pihaknya bisa melakukan pelacakan, dan punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

“Jadi ketika ada indikasi kecurangan, kami tinggal perlihatkan buktinya. Tapi memang pengawasan perlu terus digiatkan ke para wajib pajak” pungkasnya.

Baca Juga: Sekdako Dilantik Jadi Dewan Pengawas RS Sultan Suriansyah

Ditanya terkait sanksi pagi pelaku wajib pajak yanv melakukan kecurangan? Andi msnjawab bakal dilakukan berjenjang.

Mulai dari diminta melunasi sisa pajak yang dibayarkan, kemudian diberikan edukasi.

“Wajib pajak, diminta melunasi. Kalau tidak, maka dilanjutkan ke eksekusi, penyitaan aset,” imbuhnya.

“Dan sejauh ini mereka masih bayar. Karena kalau tidak, maka bisa masuk ke ranah pidana berdasarkan perda. Tapi kami upayakan edukasi dan pengawasan terus. Kalau memang perlu, baru kami bawa ke ranah pidana,” pungkasnya.

Penulis : Hamdani