Batulicin, BARITOPOST.CO.ID – Hasil kinerja tahun 2022 yang dilakukan Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mendapat apresiasi Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Pasalnya, realisasi kas pendapatan yang diberikan PP Batulicin melebihi target atau sekitar 138 persen.
Atas capaian PP Batulicin tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengaku terkesan atas hasil yang diberikan pelabuhan ini, apalagi target penerimaannya di tahun 2023 kembali dinaikkan.
Hal ini disampaikan Yani Helmi usai kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Batulicin, Jumat (20/1/2023).
“Memang kalau bisa dikatakan terbesar karena pendaratan yang sering berlabuh tak hanya dari Kalimantan Selatan saja melainkan dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur ikut memasok atau mengambil ikan di sini. Terkadang Kalimantan Tengah datang,” ujar Yani Helmi.
Baca Juga: Komisi I DPRD Balangan Kunker Ke Samarinda, Pelajari Tata Kelola Kearsipan dan Kebijakan Daerah
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalsel ini membeberkan, kalau Pelabuhan Perikanan Batulicin juga bakal mendapat suntikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 dari pemerintah pusat yang peruntukkannya khusus sebagai pengembangan infrastruktur. Hal itu juga agar lokasinya lebih representatif lagi.
“Jalan juga, saya yakin ini akan bagus lagi. Cuma infrastruktur yang kurang nanti akan kita tambah melalui APBD di Badan Anggaran (Banggar) yang mudah-mudahan menjadi pelabuhan besar di Kalsel sebagai rujukan utama,” paparnya.
Kendati demikian, menurutnya, Pelabuhan Perikanan Batulicin sudah mengalami banyak kemajuan bahkan potensi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tak diragukan lagi.
“Tahun 2022 mereka bisa meyakinkan kita dan ternyata itu benar,” ucapnya.
Lanjutnya, ada hal yang saat ini masih menjadi target penyelesaian masalah baik tingkat legislatif atau pun pihak eksekutif yakni terkait lahan, dimana persoalan pelik itu ada dipihak ketiga.
“Ada keterkaitan aset, barang kali bisa dikoordinasikan dengan rekan dari Pelindo agar bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Burhanuddin menyampaikan, dengan adanya kabar baik ini tentu dukungan terhadap Pelabuhan Perikanan Batulicin terus mengalir. Mendengar adanya realisasi yang melebihi dari 138 persen itu tentu juga jadi pencapaian luar biasa.
“Mereka perlu mendapat aplause. Saya kira pula ke depan perkembangan PPI Batulicin harus terus mendapat dukungan. Karena dari informasi yang didapatkan hasil bongkar muat ikan di pelabuhan itu ada dari Pontianak dan Samarinda bahkan sampai daerah lainnya,” jelasnya.
Terkait aset, dirinya terus mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel untuk segera menyelesaikan permasalahan aset lahan yang diketahui masih menyisakan 2.200 meter dari total keseluruhan sebesar 2 hektare.
Baca Juga: BPK Kalsel Serahkan LHP ke Bupati Banjar
“Alhamdulillah, aset yang sudah berhasil dikuasai itu sekitar 1,8 hektare. Jujur, saat ini surat kepemilikan tanah yang sebelumnya sudah diurus bersama Pelindo itu masih dengan saya dan harus segera ditelusuri agar bisa diselesaikan karena ganti rugi lahan sudah dibayarkan,” tuturnya.
Dilokasi yang sama, Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani menyebutkan, dari hasil realisasi penerimaan kas daerah (PAD) 138 persen tersebut tercatat target semula Rp245 juta untuk tahun 2022 terkumpul Rp335 juta.
“Pada 2023, kami ditargetkan sekitar Rp500 juta artinya kami harus mengembangkan lagi penerimaan di pelabuhan baik itu lahan, bangunan yang bisa menjadi potensi pendapatan,” ucapnya.
Lebih lanjut dijelaskan Syarwani, dalam memaksimalkan Pelabuhan Perikanan Batulicin, setidaknya pemerintah pusat telah mengalokasikan melalui DAK sebesar Rp2,6 miliar.
“Itu untuk pemasaran ikan termasuk peningkatan lantai dermaga, drainase dan sebagainya bahkan kami juga mendapatkan ABPD Murni untuk membangun APF dan Cold Storage,” bebernya.
Selanjutya, ia bersama masyarakat akan melakukan penelusuran terkait tumpang tindih lahan yang disekitar lokasi lahan pelabuhan.
“Dengan adanya dokumen yang disebutkan pak Burhan tadi, nanti kita telusuri siapa yang terlibat dalam penyelesaian lahan ini,” tutupnya.
Penulis/Editor/* : Sophan Sopiandi