Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin tak semuanya mulus. Ada yang capai target, capaian biasa saja, namun ada juga yang ‘ngos-ngosan’ berupaya kejar target.
Dinas Perumahan Rakyat (Disperkim) Kota Banjarmasin ini salah satu SKPD yang mengaku tak kuat menghasilkan PAD dari target yang diberikan tahun ini.
Tahun ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin, Disperkim ditarget Rp 770 juta. Itu kenaikan dari target tahun sebelumnya Rp 520 juta yang telah berhasil diraih.
Baca Juga: STKIP PGRI Banjarmasin Mewisuda 321 Lulusan
Lalu kenapa Disperkim merasa terbebani, padahal sanggup memenuhi target PAD.
Kepala Disperkim Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya mengatakan hingga september 2023 ini, capaian target PAD sudah mencapai 60 persen. Ia berharap, dalam waktu 3 bulan kedepan ini, ada kenaikan lagi sekitar 20 hingga 30 dari target.
Disampaikannya, sumber pendapatan Disperkim ini hanyalah berasal dari sewa rusun masyarakat di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin.
“Jika langkah untuk memenuhi target itu, tentu akan memingkatkan biaya sewa rusunawa. Namun ini perlu pertimbangan mendalam,” ucapnya.
Sebab jika harus menaikan maka tentu akan memberatkan penyewa rusunawa yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
Dilanjutkannya, ada juga masukan dari dewan agar dapat menigkatkan target PAD ini, Perkim bisa memanfaatkan bagian bawah gedung rusunawa untuk disewakan.
“Ada usul bagian bawah disewakan, tapi ini masih kami pelajari,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPW PAN Kalsel, Afrizaldi melihat hal ini bisa memberatkan masyarakat, karan akan berimbas kepada sewa rusunawa.
“Saya sendiri sebenarnya tidak sepakat kalau Perkim ini dinaikkan target PAD nya,” ujarnya.
“Sebab jika ditarget naik ini akan berimbas juga pada sewa rusunawa, karna satu-satunya sumber pendapatan mereka adalah dari sewa rusunawa itu,” sambungnya.
Baca Juga: Penyematan Tanda Jabatan Camat dan Pelantikan TP PKK
Dirinya juga berpendapat jika ingin mendorong ini untuk dinaikkan harus seimbang, artinya kita harus juga untuk membangun rusunawa baru sebagai potensinya.
Karna diumpamakan nya, jika semisal ada 500 unit hunian, dan ini semua tidak bertambah, otomatis rencana untuk menaikkan PAD tidak memungkinkan, kecuali dinaikkan sewanya.
kalau kita umpamanya jumlah rusunawa ini ada 500 unit, dengan 500 unit kalau itu tidak bertambah, otomatis tidak bisa dinaikkan PAD nya kecuali dinaikkan sewanya kita naikkan
“Boleh menaikkan dengan catatan rusunnya ini ditambah, karna yang bermukim disana adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah,” tandasnya.
Penulis : Hamdani
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya