Jakarta,BARITO – UNTUK kesekian kalinya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar aksi demonya di Jakarta setelah lebih kurang satu bulan yang lalu juga menggelar aksi serupa.
Tetap menggandeng mahasiswa sejabotadetabek, LSM yang dipimpin aktivis antikorupsi H Achmad Husaini.
Jika pada bulan lalu mereka menyampaikan aspirasinya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM),Kementrian BUMN dan Kejagung RI pada Senin (13/12/2021) lalu,kali ini aspirasi disampaikan di Kejagung,Mabes Polri dan Kementerian PUPR, Selasa (11/1/2022).
LSM KAKI mendesak sejumlah persoalan di Kalsel untuk segera dituntaskan.
Misalnya saja di Kejagung RI, seperti bulan lalu mendesak Kejagung menuntaskan kasus Pengadaan Tanah Muara di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diduga mengendap “Seperti janji kita yang lalu kita akan terus menggelar aksi jika kasus ini belum juga dituntaskan”ujar Akhmad Husaini yang akrab disapa H Usai ini.
Aktivis antikorupsi yang juga kerab menyampaikan aspirasinya di Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta ini juga mendesak Kejagung /Jamintel secepatnya melakukan pemeriksaan terhadap pejabat terkait baik PTPN XIII Danau Salak Kabupaten Banjar
Termasuk pihak swasta yang bekerja sama dalam sektor perkebunan namun diduga merubah fungsi jadi sektor pertambangan.
LSM KAKI Kalsel juga menyoroti dugaan pertambangan ilegal di wilayah HGU PTPN Danau Salak Kabupaten Banjar .”Adanya dugaan uang mengalir yang cukup banyak dari sektor pertambangan tersebut yang bermuara pada tindak pidana dugaan korupsi” ungkap H Usai
Tak hanya sekedar bicara, LSM KAKI Kalsel juga menyertakan data pendukung baik berupa kompensasi fee crushir,fee jalan,fee tukang kebun, dugaan pemakaian IUP /dokumen IUP untuk pengapalan,termasuk data dugaan jual beli dokumen di wilayah HGU PTPN Danau Salak.
Kejagung juga didesak melakukan penyelidikan proyek reservasi Jalan Nasional Anjir Pasar/ BTS Provinsi Kalteng/Bati Bati /Batas Kota Pelaihari yang diduga terindikasi korupsi”Proyek yang bersumber dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2020/2021 dengan pagu Rp150 M yang dikerjakan kontraktor dari Jakarta
Pada kesempatan itu H Usai juga memaparkan adanya dugaan permasalahan dalam proyek dengan dugaan pembagian fee bagi oknum pejabat di daerah
Proyek lain yang dilaporkan yakni rehabilitasi jalan nasional SP Liang Anggang Kementrian PU Jakarta Tahun 2021 Satker Wilayah I Jalan Nasional seksi 1 dan 2 dengan estimasi pagu anggaran Rp70M lebih.
“Proyek ini sudah jadi atensi masyarakat Kalsel karena keterlambatan pekerjaan proyek itu dari aspek ekonomi.”Pekerjaan banyak yang amburadul dan berpotensi tidak sesuai spesifikasi ” ungkap H Usai.
Dalam aksinya di Kementerian PUPR masa aktivis dan mahasiswa yang mengenakan ikat kepala merah putih itu mendesak Dirjen Bina Marga menyelidiki proyek jembatan bersumber dana APBN jalan nasional/Asam asam /Kintap dan Hulu Sungai Selatan.”Segera evaluasi dan BP2JK dalam pemilihan kontraktor sehingga anggaran negara yang berasal dari masyarakat tak berpotensi diselewengkan” tegas H Usai.
Setelah itu massa kembali bergerak menyampaikan permasalahan lainnya di Mabes Polri seperti masalah pertambangan batubara,IUP yang diduga bermasalah dan IUP yang dilakukan penyelidikan di Mabes Polri.
Penulis Mercurius