*IAPI Kalsel Terbentuk
Banjarbaru, BARITO – Sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa (SDM PBJ) harus terus meningkatkan kompetensinya dalam mengelola PBJ. Sehingga proses PBJ dapat lebih efektif dan transparan serta akuntabel mengingat besarnya anggaran negara yang dikelola dalam PBJ ini.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Bidang Penguatan Organisasi dan Keanggotaan DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Suratmo kepada wartawan usai pengukuhan pengurus IAPI Kalsel periode 2019-2022 di Gedung Idham Chalid, Selasa (23/4).
Acara pengukuhan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Tingkat Provinsi Kalsel yang dihadiri ratusan peserta se- Kalsel. Narasumber berasal dari KPK, Kejati Kalsel dan Inspektorat Kalsel.
Suratmo menuturkan, IAPI sebagai organisasi profesi insan pengadaan
berharap pengurus IAPI di Kalsel dapat menjadikan organisasi tersebut sebagai tempat untuk berkembang bersama dalam meningkatkan kompetensi.
” Insan pengadaan barang dan jasa harus mampu memberikan invovasi baru dalam melaksanakan tugas di lingkup Provinsi Kalsel. Serta dapat berkontribusi lebih baik di dunia pengadaan barang jasa sehingga pengadaan lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan dan terpercaya,” cetusnya.
Dalam hal ini, DPP IAPI juga bersinergi dengan KPK dan LKPP dalam meningkatkan kompetensi pengelola PBJ.
Sementara itu Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris mewakili Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor membacakan sambutan tertulis dari gubernur mengatakan bahwa Setdaprov Kalsel telah mendapatkan validasi pembentukan UKPBJ oleh Kementerian Dalam Negeri dengan skor 900.
Dia menuturkan bahwa UKPBJ Setdaprov Kalsel memiliki 7 pejabat fubgsional dan 15 anggota yang belum fungsional.
“Akan tetapi sudah tidak bersifat adhoc lagi. Karena sudah ditempatkan secara permanen di biro perlengkapan dan layanan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Hal itu, imbuh sekda, dikarenakan organisasi UKPBJ Provinsi harus dikelola secara profesional mengingat besarnya anggaran yang dikelola yakni lebih dari Rp 1,4 triliun pada tahun 2019.
Untuk e-purchasing sebanyak 485 paket, pengadaan langsung 2.3496 paket, penunjukan langsung 220 paket, seleksi sebanyak 99 paket, tender 227 dan tender cepat 33 paket. tya