Martapura,BARITO – Lembaganya Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak melulu hanya menyuarakan ketidak adilan atau transparansi pengelolaan keuangan di instansi pemerintah daerah yang diduga melakukan penyimpangan. Namun LSM yang dipimpin H Ahmad Husaini dan kerab beraksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung di Jakarta ini juga bersikap fair jika ada kepala daerah atau pimpinan instansi /Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menunjukkan kinerja yang baik bahkan memberi kemajuan yang pesat.
LSM KAKI tak segan memberi dukungan bahkan motivasi selain kritik tentunya. Misalnya saja sewaktu Perusahaan Daerah (PD) Baramarta di Kabupaten Banjar, sejak dipimpin Rachman Agus PD milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat setelah dilakukan pembenahan oleh Rachman Agus. Seperti diketahui Rachman Agus ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama (Dirut) PD Baramarta menyusul vonis 6 tahun oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin terhadap Dirut sebelumnya Teguh Imanulah.
Sebagai pengingat dalam dakwaan yang disampaikan JPU, aliran dana yang dibagikan terdakwa dimasa jabatannya antara tahun 2017-2020, kas perusahaan terkuras dengan nilai Rp 9,2 miliar, yang merupakan kerugian negara. “Di tiga bulan terakhir tahun 2020 setelah ditunjuk sebagai Plt Dirut, Rachman Agus sudah memberikan sumbangan PAD dari Baramarta sebesar Rp1,5 miliar, dan saat menjadi Dirut definitif untuk tahun 2021 mencapai Rp2,5 miliar (melebihi target Rp2,4 miliar), ini prestasi luar biasa,” ujar Ketua LSM KAKI Kalsel H Ahmad Husaini kepada Barito Post ,Senin (11/7/2022). Dan tahun ini sambung pria yang akrab disapa H Usai ini Insya Allah deviden akan lebih meningkat lagi sebagai sumbangan PAD
Pasalnya, ini setelah dirinya melihat PD Baramarta sudah melakukan kontrak dengan kontraktor besar PT Madhani Talatah Nusantara . Selain itu Rachman Agus secara perlahan tapi pasti telah mengevaluasi kemitraan dengan kontraktor lama dan kecil yg tidak berkontribusi dengan PD Baramarta. “Selain itu, untuk tahun 2022 kouta RAKB PD Baramarta diberikan lebih besar dari tahun2 sebelumnya dimana sebelumnya hanya 250 ribu ton per tahun. Sekarang sudah diberikan 500 ribu ton per tahun oleh Kementerian ESDM. ” beber H Usai Praktis menurutnya PD Baramarta optimistis dapat memberikan PAD lebih besar lagi.
Namun satu hal yang patut diapresiasi dari kinerja Rachman Agus yang mewarisi masalah yang ditinggalkan dirut sebelumnya, yang menggunakan uang perusahaan Rp9,2 miliar dimana diantaranya juga diduga untuk memberi oknum anggota dewan, belum lagi tunggakan pajak, tunggakan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta persoalan lainnya . ” Sekarang sudah mulai teratasi satu per satu ” timpalnya .
Informasi yang didapatnya PD Baramarta sudah membayar pajak Rp3 miliar dengan tiap bulan Rp200 juta. BPJS Kesehatan sudah dilunasu, BPJS Ketenagakerjaan dicicil.tiap bulan lebih Rp30 juta per bulan. “Rachman Agus saya kira layak dipertahankan sebagai Dirut PD Baramarta dengan prestasinya itu” ujar Usai
Sebab menilai kinerja seorang Dirut menurut pria tinggi besar ini parameternya bukan sekedar dari besarnya PAD saja,”Namun juga persoalan manajemen perusahaan baik internal dan eksternal” pungkasnya.
Penulis/Editor: Mercurius