Barabai, BARITO – Dari hasil pantauan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi I membidangi pemerintahan dan hukum, sejumlah formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ternyata sepi peminat.
Hal itu terungkap setelah wakil rakyat di provinsi menerima informasi tersebut dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten HST Wahyudi Rahmad.
Wahyudi Rahmad bertemu rombongan Komisi I DPRD Kalsel dipimpin Wakil Ketua H Syahdillah, yang monitoring pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten HST, Senin (16/8/2021).
Di acara pertemuan tersebut Wahyudi menjelaskan perkembangan penerimaan PPPK di tempatnya dari jumlah usulan formasi, jumlah formasi yang disetujui hingga kendala yang dihadapi oleh BKPSDMD Kabupaten HST dalam proses penjaringan peserta seleksi PPPK.
“Kabupaten HST mengusulkan sebanyak 817 orang formasi, akhirnya dtetapkan sebanyak 791 orang formasi oleh Kementerian PAN dan RB RI. Kesemuanya adalah PPPK Guru dan juga Kabupaten HST di tahun ini tidak membuka formasi CPNS karena dari segi keuangan tidak memungkinkan,” terang
Wahyudi.
Wahyudi melanjutkan di tahap pendaftaran dari jumlah 791 formasi yang dicari, sudah ada 947 orang yang mendaftar dan yang memenuhi syarat ada 945 orang dan sekilas peserta yang mendaftar sudah mampu memenuhi formasi yang diharapkan, namun ketika dirincikan per mata pelajaran masih banyak kekurangan.
Ungkapnya yang paling parah, yaitu guru mata pelajaran seni budaya, dari 27 orang yang dicari, hanya ada satu orang pendaftar. Selain itu guru TIK juga hanya ada 3 orang pendaftar dari 56 yang dicari disusul guru PPKN, dari yang dicari sebanyak 11 orang hanya ada 3 orang yang mendaftarkan diri.
Berbanding terbalik dengan guru IPA, dari 3 orang yang dicari, ada 11 orang yang mendaftar. Selain itu juga guru Bahasa inggris, dari 3 orang yang dicari, yang mendaftar malah sebanyak 52 orang, disusul oleh guru Bahasa Indonesia, dari 5 orang yang dicari, pendaftar membludak hingga 35 orang.
Sejumlah hipotesis yang menjadi faktor alasan terjadinya kasus tersebut dikemukakan oleh Wahyudi, salah satunya menurutnya karena beberapa jurusan atau lulusan tidak terlalu banyak di Kabupaten HST. Mengingat beberapa Perguruan Tinggi di sekitar Kabupaten HST, menurut hemat Wahyudi, didominasi jurusan guru Bahasa Indonesia, Bahasa Inggis dan Biologi saja.
Hal tersebut tentunya menjadi perhatian khusus anggota Komisi I DPRD Kalsel. Menurut Fahrani perlu adanya langkah strategis dari pihak Dinas Pendidikan mau pun Perguruan Tinggi.
“Perlu adanya rapat lanjutan lintas komisi, yaitu bersama Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi pendidikan agar berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk benar-benar menyajikan jurusan perkuliahan yang dibutuhkan oleh daerah dan Dinas Pendidikan, coba untuk memberi pemahaman kepada peserta didik yang akan lulus dari SLTA sederajat tentang jurusan perkuliahan apa saja yang sedang dibutuhkan di daerahnya,” ucap Fahrani, sehingga slot-slot formasi terisi secara optimal oleh putra-putri Banua sehingga tidak perlu memasukkan tenaga pendidik dari luar.
Di akhir pertemuan Wahyudi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, menurutnya ini merupakan hal yang istimewa. Segala saran, masukan dan usulan dari perwakilan rakyat provinsi ini sangat baik sekali dan akan ditampung untuk ditindak lanjuti.
Rilis : Humas DPRD Kalsel
Editor : Sopian