Banjarmasin, BARITO – Rencana Pemerintah Kota Banjarmasin membuka kembali sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM), mulai 11 Januari 2021, dibatalkan.
Pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan kembali menunda PTM, seiring adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa dan Bali, 11 hingga 25 Januari 2021, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto.
Meskipun Pemko Banjarmasin tidak melaksanakan PSBB, namun beberapa kebijakan kembali diatur oleh Pemerintah Pusat. Termasuk di antaranya kewenangan pemerintah daerah untuk menggelar PTM kembali ditarik.
“Kewenangan kepala daerah (melaksanakan PTM) diambil lagi dan ditunda. Ini menyusul diterapkannya PSBB untuk Jawa dan Bali dari 11 – 25 Januari. Sehingga kita juga menyesuaikan,” kata Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Balai Kota, Kamis (7/1).
Menurutnya, keputusan itu diambil Pemerintah Pusat setelah mencermati perkembangan Covid-19 terakhir di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan.
Padahal, imbuh dia, berbagai persiapan telah dilakukan Pemko Banjarmasin untuk menggelar PTM tingkat SMP pada 11 Januari nanti.
Sampai kapan penundaan kembali PTM ini, Ibnu mengaku belum bisa memastikan. Namun, sambung dia, setidaknya pembelajaran tatap muka baru bisa kembali direncanakan setelah usai pelaksanaan PSBB se Jawa dan Bali pada 25 Januari nanti.
“Kita ikut arahan Pemerintah Pusat. Paling tidak sampai 25 Januari nanti,” tutupnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto membenarkan adanya Instruksi Wali Kota tentang pembatalan PTM, yang rencananya dimulai 11 Januari ini. ‘’Rencana kita melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka untuk tingkat SD pada 18 Januari ini juga otomatis ditunda,’’ ujarnya.
Sebelumnya, Totok Agus Daryanto mengatakan optimistis PTM tingkat SMP bisa digelar pada 11 Januari 2021. Apalagi, lebih dari 70 persen orang tua siswa SMP di kota ini ingin anak mereka mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah.
“Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan pemerintah itu adalah atas dasar permintaan dari orang tua siswa pada Januari 2021 ini,” katanya di gedung DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (6/1).
“Jadi tidak ada kewajiban. Jangan dibalik dari keinginan kami. Kami hanya memfasilitasi sebagai lembaga pendidikan dari keinginan orang tua siswa yang rata-rata di atas 70 persen tiap-tiap SMP,” imbuhnya.
Bahkan, menurut Totok, persentase orang tua siswa sekolah dasar (SD) yang ingin anak mereka kembali belajar di sekolah sampai di atas 80 persen.
Karena itu, ia melanjutkan, Dinas Pendidikan akan melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di tingkat SD pada 18 Januari.
Terpisah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kalsel Muhammad Muslim mengatakan, memang belum saatnya dilaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Hal itu melihat kondisi yang terjadi saat ini, yaitu terjadinya penularan Covid-19 yang kembali tinggi.
“Kondisi sekolah juga belum memadai, khususya dalam penyediaan fasilitas protokol kesehatan. Ini juga jadi bahan pertimbangan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kalsel ini.
Meskipun kenaikan kasus Covid-19 di Kalsel tidak melonjak signifikan seperti daerah lain, menurut Muslim, tren kasusnya mengalami kenaikan. ‘’Sehingga semua pihak harus tetap waspada, termasuk menunda pembelajaran tatap muka di sekolah.,’’ ujarnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Noorlatifah saat dihubungi, Kamis, mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka kepada pemerintah kota.
“Kalau kondisinya tidak memungkinkan, baiknya ditunda, demi keselamatan bersama,” ujarnya.
Di bagian lain, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan belum ada rencana mengeluarkan kebijakan menerapkan PSBB, seperti yang akan dilaksanakan di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.
“Belum ada rencana (PSBB), sesuai Instruksi Presiden di daerah lain diminta untuk menggiatkan kembali posko-posko Covid-19,” ujarnya.
Menurut Ibnu, langkah yang akan diambil oleh Pemko Banjarmasin untuk mengatasi Covid-19 adalah dengan mengaktifkan kembali kampung tangguh yang sudah terbentuk di beberapa kelurahan.
Selain itu, imbuh dia, posko-posko yang dulu didirikan saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) di beberapa kelurahan, juga diimbau untuk dihidupkan lagi.
“Pemko akan koordinasi lagi dengan Satgas Penanganan Covid-19. Kampung tangguh juga masih ada sampai sekarang,” tuturnya.
Selain itu, kata dia, pengetatan hukum disiplin protokol kesehatan sesuai Perwali Nomor 68 tahun 2020 bisa diterapkan lagi.
“Kami minta masyarakat terus taati protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker dan sering cuci tangan pakai sabun,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, kasus positif Covid-19 di Banjarmasin tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Kalsel. Bahkan, pada Rabu (6/1), ada tambahan 26 kasus, hingga totalnya sebanyak 4.114 kasus.
Sementara itu, kesembuhan dari Covid-19 di Kota Banjarmasin hingga kini sudah sebanyak 3.739 orang, meninggal dunia sebanyak 179 orang.ant/dan/tya
Penulis: Hamdani/Chintya Editor : Dadang Yulistya