Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengingatkan pengusaha konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaan proyek-proyek tepat waktu. Pasalnya, kini sudah memasuki pertengahan Desember 2022. “Memang saya mendapat laporan dari anggota dan pengurus Gapensi, terkait proyek-proyek pada 2022 ini,” ucap Wakil Ketua Umum (Waketum) I BPD Gapensi Kalsel, H Wijaya Kusuma Prawira Karsa, Selasa (13/12/2022).
Menurutnya, anggota dan pengurus Gapensi banyak membicarakan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian proyek 2022, padahal sudah memasuki pertengahan Desember 2022. “Ya, kendala itu seperti cuaca, waktu yang terlalu mepet, dan lainnya,” tandasnya.
Bahkan, sebut mantan Ketua Kadin Kota Banjarmasin ini, ada saja kontraktor yang tidak siap anggaran untuk menyelesaikan proyek di akhir tahun 2022. “Kontraktor banyak tak siap, dan dana tidak cukup, terbanyak proyek Rp1 miliar lebih. Jangan berharap di uang muka,” paparnya.
BACA JUGA: Gapensi Siap Kolaborasi Dukung Program Pembangunan di Kalsel
Untuk itu, Ia meminta kontraktor agar tidak menerima proyek, jika waktu menyelesaikan tidak cukup pelaksanaan. “Jadi dibutuhkan profesionalitas kontraktor. Tak hanya bisa mendapatkan proyek, tapi harus bisa juga menyelesaikan proyek,” harapnya.
Gapensi Kalsel mengharapkan, pengusaha konstruksi banua dapat berperan banyak. “Pemerintah harus memperhatikan dan memberikan kesempatan ke kontraktor daerah dalam meningkatkan perusahaannya, mengingat banyak perusahaan luar yang masuk ke Kalsel,” bebernya.
H Wijaya Kusuma Prawira Karsa,juga mendukung Anggota DPR RI Rifqynizami Karsayuda, terkait keinginan pemberdayaan pengusaha lokal dari Kalsel. “Memang seharusnya pengusaha lokal yang diutaman. Banua ini tempat kita,” pangkasnya.
Sementara itu, dikutip dalam tayangan vidio MRK, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menekankan, pelaku ekonomi di Kalsel orang lokal. “Ini prinsip ulun. Jadi kalau ada investasi mau masuk ke Kalsel, maka kuncinya dua,” ujarnya.
BACA JUGA: Ketua Umum BPP Iskandar Z Hartawi Buka Musyawarah Daerah XIII BPD Gapensi Kalsel
Menurutnya, pertama, Ia (perusahaan) harus punya perencanaan dari direksi sampai buruh, berapa persen tenaga kerja lokal dilibatkan. “Kurang dari 60-70 persen, saya tak berikan ijin investasi,” jelasnya.
Dan kalau mereka ragu dengan kemampuan kita, sambung Rifqynizamy, karena dianggap tidak mampu menguasai teknologi, maka kita berikan kesempatan sekiat tahun dengan perencanaan yang jelas. “Alih teknologi dari mereka itu ke kita berapa lama? Isinya Direktur dan Manajer semua orang luar. Dan tidak pernah ada perencanaan kapan orang kita bisa jadi Manajer, GM, dan Direksi. Artinya menempatkan kita selalu jadi buruh. Bukan berarti jadi buruh tidak baik. Tapi kita tidak akan pernah berdaulat dengan tanah kita sendiri,” sebut mantan Ketua Tim Pemenangan Paman Birin ini.
Kedua, jelas pentolan KAHMI ini, jika mereka memerlukan partner bisnis, maka partner bisnisnya harus pengusaha lokal dari Kalsel. “Tapi jika itu tidak dilakukan, dan semua join dengan orang luar, hanya tempat di tempat kita. Maka, saya tak pernah akan ijinkan,” imbuhnya.
Editor : Afdi
BACA JUGA: Gapensi Kalsel Bukber dan Santuni Anak Yatim
1 comment