Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masa jabatan 2024-2029 bersama unsur pimpinan dewan mulai melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.
Kunker dengan agenda studi komparasi itu dilaksanakan dua tahap, yakni tahap pertama, tanggal 10-12 Oktober dan tahap kedua, tanggal 13-15 Oktober.
Dilaksanakannya kegiatan ke luar daerah itu setelah disahkannya tata tertib (tatib) dewan dan terbentuknya komisi-komisi beserta alat kelengkapan dewan (AKD), yakni Badan Musyawarah (Banmus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda), Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Kehormatan (BK).
Wakil rakyat yang melaksanakan kegiatan kunker tersebut di masing-masing komisi, yakni Komisi I membidangi pemerintahan dan hukum, Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan, Komisi III membidangi pembangunan dan infrastruktur serta Komisi IV membidangi kesejahteraan masyarakat (kesra).
Seperti Komisi II melaksanakan studi komparasi ke Provinsi Bali dan Jawa Timur (Jatim) terkait pertanian dan pendapatan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi karib disapa Paman Yani mengatakan kunjungan kerja ke Provinsi Bali untuk menggali potensi pendapatan daerah, sedangkan ke Provinsi Jawa Timur, kita akan menanggali tentang pengembangan pertanian.
Menurutnya kegiatan kunker ini penting untuk menambah wawasan anggota DPRD yang baru saat nantinya Komisi II menggelar rapat dengan para mitra kerja.
Paman Yani menambahkan untuk kunker tersebut pihaknya didampingi mitra kerja, yakni ke Provinsi Bali bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, sedangkan ke Jawa Timur mengajak Dinas Pertanian Kalsel.
Senada Komisi I melaksanakan kunkernya ke Jakarta, yakni ke Badan Penghubung Provinsi Kalsel pada tanggal 10-12 Oktober, kemudian dilanjutkan ke DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) 13-15 Oktober ke DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rais Ruhayat, SH mengatakan studi komparasi ke Badan Penghubung Provinsi Kalsel di Jakarta terkait realisasi anggaran, sedangkan ke DPRD Provinsi Jatim membahas mekanisme tahapan KPID, karena kita ada pekerjaan rumah terkait KPID Kalsel.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya