Banjarmasin, BARITO – Syukuran HUT ke 13 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kalimantan Selatan (Kalsel) sepakat membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan HukumAdvokasi Peduli Bangsa (LKBH APB).
Pembentukan ini dibahas melalui rapat kerja (raker) bersama Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Sabtu( 5 / 6 / 2021) di salah satu hotel di Banjarmasin
Selain mempersiapkappn pelantikan kepengurusan IPHI Kalsel, juga akan dilakukan pelantikan kepengurusan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Advokasi Peduli Bangsa (LKBH APB) yang akan dilaksanakan pada akhir Juli mendatang.
“Untuk pelantikan LKBH-APB akan dilakukan secara bersamaan dengan pelantikan kepengurusan IPHI yang akan dilaksanakan di Kota Banjarmasin,” ungkap Ketua DPD KAI Kalsel Bujino A. Salan SH MH kepada Barito Post usai raker.
Untuk itu dirinya berharap, kepengurusan LKBH-APB di Kota Banjarmasin, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu segera terbentuk.
“Yang akan menyusul nantinya adalah Kotabaru dan Banjarbaru, termasuk Banua Lima,” katanya.
Sementara itu, H Novri Ompusunggu, S.H., M.H. menyatakan kesiapannya untuk dilantik sebagai Ketua LKBH-APB Tanah Bumbu pada akhir Juli mendatang.
“Saat ini persiapan kita sudah hampir 80%, dan Insya Allah di bulan Juli akan dilaksanakan pelantikan sekaligus menerima surat keputusan dari DPP maupun DPD KAI,” ungkapnya.
Menurut kandidat Doktor dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang tersebut, keberadaan LKBH-APB ini nantinya akan memberikan jaminan hukum bagi masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak mampu.
“Setelah kita dilantik, program pertama kita adalah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan pengadilan yang memerlukan jasa hukum dan bantuan hukum,” katanya.
Menurutnya, saat ini daerah yang sudah siap untuk dilakukan pelantikan di bulan Juli ini ada tiga daerah, seperti Kota Banjarmasin, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu.
“Mungkin daerah lain akan menyusul hingga 13 kabupaten/kota,” katanya.
H Nopri menegaskan, kehadiran LKBH-APB adalah untuk seluruh kalangan masyarakat, tidak akan membeda-bedakan.
“Mungkin kalau untuk yang mampu pakai advokat, tapi kalau LKBH ini khusus lapisan masyarakat sedang ke bawah,” pungkasnya.
Editor Mercurius