Sisihkan 2,8 Persen Dari APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan, Cukup Tidakkah?

Banjarmasin, BARITO – Penanggulangan kemiskinan sepertinya menjadi tantangan terberat oleh pemerintah. Buktinya, kasus kemiskinan masih saja banyak terjadi, ditambah lagi pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 sekarang ini.

Kota Banjarmasin merupakan kota terpadat penduduknya di Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan kumuh di kota seribu sungai ini menjadi saksi bisu bahwa kondisi itu tak terlepas dari kasus kemiskinan dan kesehatan.

Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Kota Banjarmasin, Akhmad Sauki, bahwa Pemko memiliki program khusus untuk menanggulangi kemiskinan (Nangkis) tersebut.

Program tersebut dijalankan bersama-sama oleh 12 SKPD diantaranya, Dinsos, PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan.

Baca Juga: 
Jalan Sehat Golkar Kalsel Semarak Bertabur 13 Paket Umroh
Wawali Banjarmasin Saksikan Wapres Buka MTQ Nasional ke XXIX

Sedikitnya telah dialokasikan anggaran Rp 53 miliar lebih untuk pengalokasian Nangkis tahun 2022 ini. Kalau melihat APBD Kota Banjarmasin yang terbilang Rp 2 Triliun, anggaran Nangkis hanya 2,8 persennya saja.

Namun, alibi Sauki, anggaran Nangkis senilai itu bukan termasuk pembangunan infrastruktur yang kaitannya dengan Nangkis. Misalnya, pembangunan sarana jalan, jembatan, perbaikan rumah, penataan kawasan kumuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga melakukan berbagai pelatihan dan UMKM.

“Kalau ditambah dengan pembangunan fisik, pengalokasian Nangkis di Kota Banjarmasin bisa lebih 50 persen,” katanya saat ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (14/10).

Sauki juga mengatakan bahwa Pemko telah merencanakan program prioritas terhadap kawasan kumuh yang akan difokuskan di sembilan kelurahan. Hal tersebut juga berkaitan dengan Nangkis.

Kemudian, program era kepemimpinan dalam Musrenbang sedikitnya ada 200 usulan yang diajukan masyarakat Kota Banjarmasin telah disetujui. Itu terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan.

“200 usulan itu terbagi berbagai bidang diantarnya infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Penulis : Hamdani

Related posts

PBFI Kalsel Usulkan Nomor Pertandingan PON Pada Porprov 2025 Tala

Jalan Komplek Dijadikan Jalan Raya, Warga Citra Land Resah dan Menuntut Sekolah Citra Mitra Kasih

Wamen Perdagangan Tetapkan Pasar Pandu Pasar yang SNI