Banjarmasin, BARITO – Perebutan pengurus lahan Makam Sultan Suriansyah yang telah dimediasi oleh Pemko Banjarmasin Jumat (24/7) lalu belum menghasilkan kata sepakat yang akhirnya kedua pihak memutuskan mengambil jalur hukum.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan, kedua pihak memilih jalur hukum yang tidak lama lagi akan dilaksanakan di pengadilan.
“Kedua pihak memilih jalur hukum,” ucapnya singkat kemudian meninggalkan wartawan, Senin (27/7).
Sebelumnya, jalur hukum diambil apabila kedua pihak masing-masing berisi keras. Menurut Asisten ll Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Doyo Pudjadi mengatakan, persoalan sengketa makam harus ditangani dengan cepat. Sebab, itu rawan konflik yang bisa saja dapat merugikan masyarakat sekitar dan warisan budaya daerah.
Ia melanjutkan, apabila waktu yang disiapkan dihari jumat itu tidak menemukan solusi atau dari kedua pihak tidak datang, maka pertemuan diundur lagi hingga, Senin (27/7) mendatang bertepatan dengan masa berakhirnya pengurusan lama.
Bila, pertemuan kedua yang dijadwalkan tim tidak berhasil lagi maka ini akan diserahkan sesuai ranah hukum. “Bila Senin tidak bisa, ya terpaksa harus melalui jalur hukum,” tuturnya.
Sebelum mediasi ini juga sempat diharapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banjarmasin Ehsan Al Haq, pihaknya tak bisa berbuat lebih. Namun bukan berarti tidak bisa mencarikam solusinya.
Pemko Banjarmasin mengusulkan agar persoalan dibawa keranah hukum ke Pengadilan Tinggi Negeri untuk menyelesaikan masalah. Kedua kubu antara pengurus lama dan baru sama-sama mengklaim sebagai ahli waris cagar budaya tersebut.
“Cagar Budaya ini bukan aset milik Pemkot. Aset tersebut merupakan milik keturunan atau ahli waris dan keluarga. Kalau tidak ada titik temu ya ke Pengadilan saja. Jadi itu yang paling tepat karena kita takut kalau berakhir ricuh,” ujarnya.
Penulis: Hamdani