Tag:

PAP

Berita Utama
Konsultasikan NPAP dan HDAP, DPRD Kalsel Dorong Peningkatan PAD 2023

by admin Minggu, 21 Agustus 2022, 20:30

by admin Minggu, 21 Agustus 2022, 20:30 1 minutes read

Jakarta, BARITO – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalsel. Upaya tersebut dilakukan melalui Komisi …

Berita Utama
UPPD SAMSAT Batulicin Diminta Maksimalkan Penerimaan PAP, Wakil Rakyat Soroti Target Terlalu Tinggi

by admin Rabu, 3 Agustus 2022, 14:25

by admin Rabu, 3 Agustus 2022, 14:25 3 minutes read

Batulicin, BARITO – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) diminta untuk maksimalkan …

Berita Utama
Dari 351 Perusahaan Pengguna Air Permukaan, Yang Bayar Pajak 73 Perusahaan, Realisasi Pendapatan Daerah Hanya Rp3,5 Miliar

by admin Jumat, 1 Juli 2022, 22:49

by admin Jumat, 1 Juli 2022, 22:49 2 minutes read

Banjarmasin, BARITO – Realisasi Pendapatan Daerah yang sumbernya dari Pajak Air Permukaan (PAP) hingga sekarang ini masih belum optimal, karena disebabkan masih …

Berita Utama
Komisi II DPRD Kalsel Minta BP2RD Batola Optimalisasi Pajak Air Permukaan

by admin Sabtu, 5 Februari 2022, 09:52

by admin Sabtu, 5 Februari 2022, 09:52 1 minutes read

Marabahan, BARITO – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan meminta Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah …

Foto: Zulfikar – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang/template by canva

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)

Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.

Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.

Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.

Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.

Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.

Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.

Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku.

Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkapkan.

Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.

Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.

Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto /status/audio) dari media sosial.

Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penilaian akhir atas sengketa pelaksanaan Pedoman ini diselesaikan oleh Dewan Pers, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers yang berlaku.

Jakarta, 4 Februari 2022

Dewan Pers

SERTIFIKAT DEWAN PERS NO: 511/DP-Verifikasi/K/XII/2019

TENTANG KAMI

baritopost.co.id bertransformasi digital merupakan portal berita media online yang berdiri di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Didukung jurnalis (wartawan) yang memilki sertifikat kompentensi Utama, Madya, Muda dari Dewan Pers. Lulus dari berbagai lembaga uji yakni Lembaga Uji Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Lembaga Uji LKBN Antara, Lembaga Uji FIKOM Univeritas Prof Dr Moestopo Beragama Jakarta. Serta memiliki pendidikan melalui Sekolah Jurnalis Indonesia (SJI).

baritopost.co.id berada di bawah naungan badan hukum perusahaan PT Wahana Karya Media. Beralamat Jalan Simpang Telawang No.11 A Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

MOTTO

Berpikir Kritis Bertindak Demokratis

VISI

Sebagai jendela informasi bagi pembaca maupun masyarakat dalam memaknai era keterbukaan dan kebebasan dalam mengakses informasi publik.

MISI

Menyajikan informasi yang bertujuan mengedukasi dan berfungsi sebagai sosial kontrol.
Menjadi referensi utama informasi di Kota Banjarmasin, dan Kalimantan Selatan.
Memberikan warna tersendiri bagi khazanah permediaan dengan penyajian informasi yang berimbang dan berpegang pada kaidah-kaidah dan kode etik jurnalistik.
Menghasilkan produk informasi yang independen dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda.
Menghasilkan produk informasi yang bermutu.

Hormat Kami,

Pemimpin Umum

Media lokal asal Kalimantan Selatan

Berdiri sejak tahun 1998

Alamat Kantor: Jl. Simpang Telawang No. 11A. Banjarmasin, Kalsel

Ingin beriklan Hubungi

Adi Onex HP. 0823-3235-8388

Email: [email protected]

Ikuti Kami di
FB/IG: baritopost. Youtube : baritopost

email : [email protected]

PAP

Konsultasikan NPAP dan HDAP, DPRD Kalsel Dorong Peningkatan PAD 2023

UPPD SAMSAT Batulicin Diminta Maksimalkan Penerimaan PAP, Wakil Rakyat Soroti Target Terlalu Tinggi

Dari 351 Perusahaan Pengguna Air Permukaan, Yang Bayar Pajak 73 Perusahaan, Realisasi Pendapatan Daerah Hanya Rp3,5 Miliar

Komisi II DPRD Kalsel Minta BP2RD Batola Optimalisasi Pajak Air Permukaan