Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Ekspose Catatan Pengawasan Pelayanan Publik Kalimantan Selatan Tahun 2023 menyebutkan jumlah laporan masyarakat mengalami peningkatan sebanyak 1.231 buah laporan masyarakat.
Jumlah laporan ini mengalami penurunan dari tahun 2022 sebanyak 1.308 laporan masyarakat. Laporan ini terbanyak diterima secara langsung dilapangan sebanyak 836 laporan, whatapps ada 138 laporan, datang langsung ke kantor terdiri 123 laporan, melalui surat menyurat berjumlah105 laporan dan investigasi inisiatif sebanyak 10 laporan.
Baca Juga: Bank Kalsel Raih Penilaian Memuaskan dari Kantor Pusat PT Taspen (Persero)
Dari laporan yang masuk, 227 laporan yang dilakukan tindak lanjut dengan rincian 209 laporan yang bisa diselesaikan dengan 99 laporan berupa maladministrasi, 108 laporan tidak ditemukan maladmimistrasi, dua laporan yang dihentikan prosesnya.
Sementara, 18 buah laporan masyarakat masih diproses oleh ombudsman. Jenis laporan yang paling sering diadukan masyarakat yaitu administrasi kependudukan, perhubungan, infrastruktur, pendidikan, agraria atau pertanahan, kepegawaian, kesehatan, perbankan dan kesehjahteraan sosial.
Baca Juga: Bank Kalsel Raih Penilaian Memuaskan dari Kantor Pusat PT Taspen (Persero)
Instansi yang banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah sebanyak 147 laporan, kementrian ada 40 laporan, BUMN berjumlah 17, BUMD sebanyak tujuh laporan dan Kepolisian ada enam laporan.
Sementara, maladmistrasi yang dilakukan sebanyak 153 laporan akibat tidak memberikan pelayanan, 39 laporan berupa penundaan yang berlarut, penyimpangan prosedur sebanyak 20 laporan serta pungutan liar atau permintaan imbalan baik uang, barang atau jasa sebanyak tujuh laporan.
Baca Juga: Bank Kalsel Raih Penilaian Memuaskan dari Kantor Pusat PT Taspen (Persero)
Perhitungan total kerugian akibat mal administrasi mengalami peningkatan dari sebelumnya 3.482.228.077 atau 3,4 miliar rupiah di tahun 2022 melonjak di tahun 2023 menjadi 14.070.255.247 atau 14 miliar rupiah.
Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman mengatakan walaupun kerugian mal administrasi meningkat namun tingkat kepatuhan pemerintah daerah meningkat.
Baca Juga: Bank Kalsel Raih Penilaian Memuaskan dari Kantor Pusat PT Taspen (Persero)
“Tingginya angka ini akibat semakin mengertinya masyarakat soal hak mendapatkan pelayanan publik dan pengawasan layanan publik yang semakin membaik,” imbuhnya.
Editor: Afdiannoor Rahmanata
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya
