Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Kasus stunting masih menjadi ‘PR’ besar Pemkot Banjarmasin. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Kota Banjarmasin juga diminta agar lebih agresif dan peningkatan kapasitas.
Bertempat di Hotel Rodhita, Kota Banjarmasin, Kamis 06/07/2023. Tim TP2S dikumpulkan dan SKPD terkait membahas kasus stunting tersebut.
Kegiatan yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin itu dibuka langsung Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi Kota Banjarmasin, Iwan Fitriady.
Kesempatan itu, kata Iwan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan demi percepatan penurunan stunting di Kota Banjarmasin.
Baca Juga: Sekda Mewanti Seluruh Perangkat Kecamatan Tertib Mengelola Keuangan
Dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya telah berupaya melaksanakan 8 aksi konvergensi untuk mencapai target prevalensi stunting pada tahun 2024 yaitu 14%, Angka ini mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah gizi buruk pada anak-anak.
“Walaupun telah terdapat penurunan prevalensi di tahun 2022, namun masih banyak permasalahan yang belum dapat teratasi dalam pelaksanaannya untuk mencapai penurunan hingga 14% pada tahun 2024 mendatang.” Ucap Iwan Fitriady.
“Adapun pada laporan TP2S semester I tahun 2023, untuk Kota Banjarmasin dari 29 indikator cakupan layanan terdapat 15 indikator yang masih dibawah target Nasional dan harus ditangani secara lintas sektor,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Ia berharap melalui Peningkatan kapasitas tim ini tidak hanya menghasilkan peningkatan jumlah penanganan kasus stunting, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang dan pola makan yang sehat. Melalui upaya kolaboratif dengan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, Tim Percepatan Penurunan Stunting terus memperluas dampak positif.
Baca Juga: Cegah Stunting Tolak Pernikahan Dini
“Diharapkan kepada seluruh SKPD terkait untuk dapat lebih memaksimalkan lagi pencapaian indikator cakupan layanannya yang masih rendah, dengan menganggarkan rencana kegiatan,” harapnya.
“Apabila ada permasalahan dalam penganggaran tersebut, silahkan untuk dikoordinasikan dengan SKPD atau Kementerian atau lembaga yang berwenang,” tutupnya.
Penulis: Hamdani
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya
