Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID- Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan pemerataan budaya literasi. Hal itu pun dilakukan ke seluruh wilayah termasuk Provinsi Kalimantan Selatan.
Seperti yang baru digelar bersama para Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Tahun 2024 di Kalsel, Rabu-Kamis 25-26/9/2024, Dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Kalsel ini dihadiri oleh Plt.Sekretaris Dispersip Prov. kalsel Adethia Hailina kemudian hadir sebagai narasumber dan sekaligus membuka acara Drs. Sudarto, M.Si (Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia).
Sudarto menyampaikan, Di Provinsi ini merupakan salah satu dari 33 Provinsi yang dilakukan hal yang sama pada tahun 2024, dalam rangka upaya untuk menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program literasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
Hadir pada pertemuan ini Perwakilan Perpusnaa RI, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi, dan diikuti pemangku kepentingan Provinsi non-Perpustakaan, termasuk Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, Biro Pemerintahan Kabupaten, Dinas Perpustakaan Provinsi, Dinas Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Desa/Kelurahan, serta Kepala Desa dan Lurah.
Tujuan utama dari Pertemuan Pemangku Kepentingan ini adalah guna Memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka peningkatan budaya literasi masyarakat.
“Memperkuat komitmen lintas sektor untuk memperluas replikasi mandiri dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS, hingga menyebarluaskan upaya peningkatan budaya literasi melalui Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat,” katanya.
Selain itu, perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan berpartisipasi sebagai narasumber dalam sesi Diskusi Interaktif mengenai Peningkatan Budaya Literasi melalui Perpustakaan Desa/Taman Bacaan Masyarakat.
Selain tu juga dilakuka diskusi dan berbagi pengalaman dan strategi sinergi serta kolaborasi di tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat literasi masyarakat.
“Pertemuan ini diharapkan dapat menciptakan landasan kebijakan yang kuat untuk pelaksanaan program literasi di daerah, memperkuat kerjasama dan jejaring antara perpustakaan daerah dan pemangku kepentingan, serta mendorong perluasan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang untuk mengatasi tantangan yang ada dalam upaya peningkatan literasi, tetapi juga menjadi forum untuk mencari solusi inovatif, mencapai konsensus, dan menjalin kemitraan strategis demi keberlanjutan program literasi di Indonesia.
Untuk diketahui, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) merupakan salah satu upaya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memenuhi kewajiban mengembangkan sistem nasional di bidang perpustakaan, dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan perpustakaan, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat dan pembelajaran seumur hidup untuk membangun karakter bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini dinilai efektif dengan skor 4.09 (skala 1-5), dengan komponen pengukuran pada Ketepatan Sasaran, Sosialisasi & Pemahaman program, Pencapaian Tujuan, Dan Pemantauan Program, serta menunjukkan rasio sebesar 2,3 yang mencerminkan kebermanfaatan program terhadap biaya yang dikeluarkan.
Program TPBIS menjadi praktik baik yang dapat diterima dan menjadi inspirasi bagi dunia internasional. Program Berbagi Pengetahuan tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan bagian dari upaya kolektif antara Colombo Plan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Perpustakaan Nasional untuk berbagi praktik terbaik dalam memperkuat peran perpustakaan umum dalam pembangunan sosial.
Penulis : Hamdani
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya