Pelantikan Pengawas dan KRPH Dishutprov Kalsel di aula Bapelkes, Senin (4/2) oleh Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie. (Foto : tya/brt).
Banjarbaru, BARITO – Sebanyak 7 orang dari jajaran dinas kehutanan resmi dilantik sebagai pejabat pengawas dan kepala resort pengelolaan hutan di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi (Dishutprov) Kalsel.
Mereka dilantik Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris Makkie pada acara pelantikan di Aula Bapelkes, Senin (4/2).
Tujuh orang pejabat kehutanan yang dilantik meliputi 6 pengawas dan 1 kepala resort yang diantaranya adalah M. Arsin Mustawan sebagai Kepala Resort Pengelolaan Hutan (KRPH) Tebing Tinggi, Balangan. Hj. Isnaniah sebagai Kasi Pengembangan Hutan Tanaman dan Pembenihan Bidang Pengelolaan DAS dan RHL.
Kemudian Fajar Noor, Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan RHL, H. Iriyanto sebagai Kepala Seksi Perlindungan Hutan pada Kesatuan Pengendalian Hutan (KPH) Pulau Laut Sebuku. M Hariyadi menjadi Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan serta pengawas lainnya.
Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris Makkie menegaskan pelantikan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Kalsel untuk pengelolaan hutan. Hal itu juga sejalan dengan Gerakan Revolusi Hijau yang diprogramkan oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor.
” Saya kira ini seiring dengan semangat yang digaungkan oleh Bapak Gubernur. Yakni untuk lebih mempercepat proses penghijauan kembali untuk lahan-lahan kritis kita. Jadi artinya lahan kritis supaya secepatnya ditanami dan ditanam kembali. Inilah harapannya,” katanya kepada wartawan usai acara pelantikan.
Sekda juga menyampaikan pesan dari gubernur kepada 7 pejabat yang baru agar menjalankan amanah dengan baik khususnya melaksanakan tugas pembangunan kehutanan.
Sekda juga mengatakan bahwa penempatan pejabat kehutanan berdasarkan keahlian dan kemampuan. Apalagi yang ditempatkan sebagai kepala resort dituntut memiliki kemampuan tersendiri karena merupakan jabatan teknis.
Sementara itu Sekretaris Dishutprov Kalsel, Warsita yang mewakili Kadishut Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pejabat yang baru tersebut sesuai tugas dari kadis mereka memiliki tugas untuk melakukan percepatan program kehutanan.
Waskita menuturkan, ada 2 program utama yakni perhutanan sosial dan Revolusi Hijau. Dua program itu bertujuan untuk menghimpun semua elemen masyarakat agar membangun hutan secara disiplin. “Pemberdayaan kawasan hutan dengan program perhutanan sosial serta revolusi hijau akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” bebernya.tya