Jakarta, BARITOPOST.CO.ID – Adanya penerapan Aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi atau I-PUBERS yang sedang diujicobakan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sejak bulan Juni 2023, jadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalsel membidangi pertanian ini untuk menanyakan manfaat sekaligus kejelasan dari aplikasi tersebut.
Karena itu, rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel kemudian bertandang ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) di Jakarta, Senin (18/9/2023).
Tujuan ke Kementan itu, karena komisi membidangi pertanian ini untuk konsultasi atas penerapan aplikasi yang berbasis data petani tersebut, agar mendapat kejelasan sejauhmana manfaat dan lainnya.
Disela kegiatan konsultasi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo menjelaskan, pihaknya mendatangi Kementan RI khususnya ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) untuk mengkonsultasikan pelaksanaan I-PUBERS atau aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi, yang baru diujicobakan ke petani di Kalsel sejak Juni 2023 lalu.
Baca Juga: Bawaslu HST Gelar Sosialisasi Pengawas Pemilu 2024, Ketua PMII Barabai Beri Tanggapan
“Di masyarakat nanti pasti ada banyak pertanyaan mengenai pupuk bersubsidi ini bagaimana sih. Karena di Kalsel, seperti kata Kepala Bidang PSP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, kita ini ada kelebihan pupuk yang tidak diambil oleh petani tetapi di sisi lain banyak sekali petani yang mengeluhkan masalah kekurangan pupuk. Nah ini yang akan kita pecahkan bersama,” ujarnya.
Menurut Imam, selama ini penyebab permasalahan pupuk tersebut terjadi karena waktu pendistribusian pupuk yang tidak sesuai dengan waktu tanam petani.
“Pupuk datang tapi tidak ditebus oleh petani karena lahan belum siap. Misal dibeli pun disimpan di Gapoktan ada yang mempermasalahkan dianggap menimbun. Ini yang harus ada titik temu supaya pupuk datang dan ditebus petani pada saat siap tanam sehingga tidak ada lagi masalah,” ujarnya.
Untuk itu Imam Suprastowo berharap dengan adanya aplikasi I-PUBERS ini akan memberikan kemudahan bagi para petani untuk bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan dan terpenting lagi pupuk tersebut tersedia pada waktu yang tepat yakni saat lahan petani telah siap. Mengingat hampir seluruh petani di wilayah Kalsel masih menggunakan sistem pertanian tadah hujan.
“Saya minta ke depan datangnya pupuk dengan kesiapan lahan disesuaikan karena di Kalsel rata-rata pertanian tadah hujan,” pungkasnya.
Dikesempatan itu anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Aris Gunawan berharap pemerintah mau menambahkan jumlah kuota pupuk bersubsidi untuk para petani di Kalsel mengingat posisi Kalsel saat ini sebagai provinsi penyangga Ibukota Negara (IKN).
Baca Juga: Dalam Replik Pembebasan Bendungan Piani Tapin, Jaksa Nyatakan Tetap pada Tuntutan
“Saya meminta melalui Kementan RI, ada penambahan alokasi pupuk bersubsidi mengingat Kalsel sebagai penyangga IKN,” pintanya.
Sementara Koordinator Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dirjen PSP, German Silaen sangat mengapresiasi kedatangan rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel yang langsung cepat tanggap menyikapi ujicoba aplikasi I-PUBERS di Kalsel.
Dijelaskannya, I-PUBERS ini merupakan penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya yang disesuaikan dengan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan harapan melalui aplikasi ini dapat meminimalisir penyimpangan pupuk bersubsidi dan tersalurkan sesuai dengan kuota yang ada dan lebih tepat sasaran.
“Kuota pupuk ini di I-PUBERS kelihatan mana yang belum dan yang menebus. Sekarang by name by addres. Jadi yang ada dialokasi pupuk bersubsidi harus dia yang menebus,” ujarnya seraya berharap aplikasi ini kian dapat disempurnakan ke depannya.
Penulis/Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya