Banjarmasin, BARITO – Anggota DPRD Kalimantan Selatan periode 2019-2024 yang baru saja dilantik, Muhammad Yani Helmi sangat mendukung dan berharap serta optimis rencana pembangunan Jembatan Kalimantan-Pulau Laut dapat sesegeranya direalisasikan, walaupun rencana tersebut sempat tertunda dengan berbagai kendala, namun kini mulai ada kemajuan setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Karena itu, Yani Helmi yang juga Wakil Ketua Fraksi Golkar Kalsel ini menyatakan pandangannya itu jika pembangunan Jembatan Kalimantan-Pulau Laut direalisasikan, maka dampak positifnya bagi perkembangan ekonomi di kawasan tersebut akan meningkat.
Yani Helmi yang terpilih di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel 6 meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru menyatakan, adanya jembatan tersebut akan membuka akses jalur darat antara Pulau Kalimantan dan Kotabaru, sehingga berpotensi memajukan daerah dan masyarakat di Kalsel khususnya di Kotabaru. Pasalnya, akses jalur perairan yang selama ini umum digunakan sangat terbatas juga lebih mahal dibanding akses jalur darat.
Lanjutnya, selain itu biaya hidup rata-rata di Kabupaten Kotabaru cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalsel.
“Pembangunan jembatan itu memang tidak sedikit biayanya, tapi benefitnya jangka panjang dan manfaatnya akan lebih terasa,” kata Yani Helmi kepada wartawan, Senin (16/9) di Banjarmasin.
Yani menambahkan, manfaat dari jembatan itu juga nantinya dirasakan masyarakat di Kalsel, termasuk masyarakat Tanah Bumbu yang daerahnya berdekatan dengan Kabupaten Kotabaru, karena bisa menjadikan akses transportasi darat itu bagi peluang pengembangan ekonomi dengan kerjasama dan ekspansi ke kabupaten tetangga itu.
Untuk itu Yani Helmi menyatakan pihaknya akan terus mendorong Pemprov Kalsel, Pemkab Tanah Bumbu dan Kotabaru untuk bisa sesegeranya merealisasikan pembangunan Jembatan Kalimantan-Pulau Laut.
Yani pun berjanji akan mendorong komunikasi yang lebih intensif antara Pemprov Kalsel dan Pemerintah Pusat terkait peran Pemerintah Pusat dalam penyelesaian dan bantuan pendanaan proyek tersebut, termasuk seluruh stakholder di Kalsel.
sop