Batulicin, BARITO – Program Rehabilitasi Kawasan Hutan Mangrove oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang bersinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito, agar tetap melibatkan warga yang berdomisili di wilayah pesisir, seperti di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Permintaan itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan, Muhammad Yani Helmi dalam penyampaian kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan di Balai Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (30/11/2021).
“Masyarakat itu sebenarnya sangat memahami dengan penyampaian yang telah diberikan. Tetapi sebagai pemerhati pastinya tidak ada pekerjaan itu sia-sia. Apa yang harus kita tanam tentu harus berhasil, selain pengawasan juga harus ada pembinaan kembali agar program tersebut berjalan baik,” tegasnya.
Yani Helmi menambahkan untuk keberhasilan program rehabilitasi mangrove ini yang berkelanjutan, maka sangat wajar harus dipersiapkan semaksimal mungkin oleh pemerintah.
“Tidak mungkin menginstruksikan hanya dengan ucapan saja kan harus ada bukti kerja nyata dengan gerakan,” cetusnya.
Politisi Partai Golkar ini menyarankan pemerintah harus serius membuat konsep pengelolaan rehabilitasi ekosistem ini secara baik dengan tetap bersinergi agar program yang dicanangkan mampu terealisasi optimal.
“Tolong dipikirkan serta dikonsep benar-benar melalui anggaran dari BKSDA selain itu BPDASHL, BRGM yang kaitannya dengan Dishut, Dislautkan Kalsel hingga DLH dibicarakan baik-baik dan yang tidak hadir disampaikan juga ke masing-masing pimpinan diinstansinya,” ucapnya.
Ia menyatakan siap membantu apabila sejumlah tim merasa kesulitan dalam menganggarkan program realisasi peningkatan rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kalsel.
“Baik itu insentifnya, tetapi dari kementerian juga tetap bisa bahu membahu, kalau bicara soal anggaran dana desa itu nanti, hubungannya ada ditingkat kabupaten. Saya akan diskusikan selanjutnya dengan Sekdaprov Kalsel agar program itu tidak terkesan sia-sia,” tuturnya.
Soal dipertaruhkannya kerugian, ia memaparkan ada dua kemungkinan dampak negatif yang bakal didapatkan warga yang tinggal di sebagian wilayah pesisir yang mayoritas pekerjaannya juga masih terlihat sebagai petani, budidaya ikan dan nelayan.
“Saya tidak ingin seperti daerah Kurau di Kabupaten Tanah Laut yang sudah terkena dampak airnya. Tentu ditegaskan daerah Kusan Hilir dan Batulicin tenggelam, sehingga merugikan sektor pertanian mengalami dampak begitu besar,” paparnya.
Ia menyebutkan ada sekitar tiga desa di Tanah Laut tenggelam akibat hutan mangrove tidak terawat secara optimal bahkan menurutnya sangat fatal apabila menjadi pembiaran.
“Meskipun itu bukan wewenang kewilayahan. Justru tidak mau terjadi di dapil saya, maka dari itu kementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bisa duduk bersama untuk menyamakan persepsi agar masyarakat di Tanbu bisa memahami ini dan menangkap secara baik atas program tersebut,” pungkasnya.
Rilis : DPRD Kalsel
Editor : Sopian