Batulicin, BARITO – Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), yang statusnya sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kini terus didorong untuk optimalisasi penerimaan kas daerah.
Optimalisasi tersebut seiring perubahan target dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kepada PP Batulicin untuk penerimaan kas daerah.
Semula ditarget Rp300 juta dalam jangka waktu satu tahun, namun dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, targetnya menjadi Rp400 juta.
Karena itu menindaklanjuti penetapan target dari Pemprov Kalsel tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi turun ke lapangan melakukan monitoring ke PP Batulicin, Jumat (8/7/2022) siang.
“Saat ini keberadaan BLUD masih menjadi titik fokus bersama, bagaimana caranya mengembangkan sehingga dapat berkontribusi terhadap kas daerah,” ujar Yani Helmi.
Yani Helmi melihat kondisi di PP Batulicin ini sangat berpotensi melebihi target.
“Tentu bisa dikembangkan seiring bergulirnya keuangan yang menjadi kas. Apa saja hal-hal menarik untuk ditarik menjadi APBD,” ucapnya.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel, untuk meningkatkan penerimaan kas, maka perlu didorong dengan sejumlah pembangunan infrastruktur seiring keberadaannya yang telah berstatus BLUD.
“Jawabannya memang dari infrastruktur sebagai penopangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentu hal tersebut harus didorong dan didukung,” ucapnya.
Yani Helmi mengungkapkan, dari hasil pemaparan PP Batulicin, diketahui telah melakukan manuver agresif dalam merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang siap dikucurkan pemerintah pusat.
“Kita ketahui APBD pemerintah daerah saat ini belum cukup mendukung. Tetapi APBN dapat dikejar dan ada sekitar tujuh item pekerjaan yang coba kami tarik dan direalisasikan pada 2023,” tukasnya.
Karena itu ia secara pribadi menyatakan bersyukur PP Batulicin telah melakukan gerakan cepat, sehingga tinggal didorong saja lagi.
“Apalagi ada penyertaan dana dari Pemerintah Provinsi Kalsel, yang nanti akan langsung dikomunikasikan dengan Bakeuda dan Bappeda Kalsel,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani menjelaskan, sebagai bentuk peningkatan untuk penerimaan kas daerah yang sesuai dengan target perubahan adalah mengoptimalkan pelayanan publik.
“Yang jelas kami akan meningkatkan pelayanan lebih optimal lagi agar PAD dapat tercapai sesuai penetapan target. Terutama beberapa item serta pengembangan kawasan pelabuhan tentu menjadi skala prioritas rencana strategis termasuk adanya UU Nomor 23 terkait penyelenggaraan dan pengelolaan pelelangan ikan yang dikelola kabupaten akan turut dikolaborasikan bersama Pemprov Kalsel,” jelasnya.
Salah satu langkah strategis, dikatakan Syarwani, lebih fokus kepada peningkatan fasilitas di pelabuhan. Mengingat target kas daerah mengalami perubahan seiring tuntutan dalam pengembangan dan perencanaan.
“Sebagai BLUD, kami juga usulkan perbaikan fasilitas yang ada, baik itu rehabilitasi maupun pembangunan ke depan, meskipun beberapa sudah berjalan termasuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar berpengaruh terhadap PAD,” pungkasnya.
Rilis : DPRD Kalsel
Editor : Sophan Sopiandi