Jakarta, BARITO – Keluhan nelayan Kalimantan Selatan, diantaranya selama ini kesulitan dalam proses alur penerbitan perizinan kapal dan untuk mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat, akhirnya disampaikan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia di Jakarta, yang diterima Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Ir Yuliadi, MM untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti.
Keluhan nelayan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin, SE, MAP bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono
meneruskan aspirasi para nelayan yang diserapnya saat reses lalu bertempat di Gedung Mina Bahari II KKP RI, Selasa (2/3/2021).
M Syaripuddin dalam sambutannya menyampaikan kesulitan-kesulitan yang kerap kali dihadapi para nelayan, diantaranya alur penerbitan perizinan kapal yang dianggap nelayan sangat sulit dikarenakan jarak yang sangat jauh antara kabupaten ke ibu kota provinsi, sementara nelayan menghendaki kabupaten dapat menerbitkan perizinan, sehingga tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke provinsi serta dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat ke nelayan harus dengan akta notaris, sehingga menyusahkan nelayan-nelayan kecil.
Menanggapi masalah tersebut, perwakilan KKP RI melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Ir Yuliadi, MM mengatakan untuk masalah penerbitan perizinan nelayan harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh kementrian guna memudahkan pengawasan.
“Sementara untuk permasalahan dana hibah dari pemerintah pusat, untuk kapal-kapal dengan kapasitas dibawah 5 grosston tidak memerlukan akta notaris,” tambahnya.
Usai pertemuan, politisi PDI Perjuangan karib disapa bang Dhin mengapresiasi Kementrian Kelautan dan Perikanan.
“Kalsel mendapat bantuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan juga beberapa bantuan lainnya di tahun 2021 ini, kedepan kita berharap terkait bantuan kapal dan bantuan lainya, kita lebih sinergi lagi sehingga bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kalsel,” pungkasnya.
Rilis/Sopian