*PPKM Level 4 Memberatkan Masyarakat
Banjarmasin, BARITO – Wali Kota Ibnu Sina tak menutupi kekecewaannya atas keputusan pemerintah pusat memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Banjarmasin. Dia pun melayangkan protes dan mempertanyakan alasan pusat melanjutkan PPKM level tertinggi ini di Banjarmasin hingga 18 Oktober 2021.
Pasalnya, kata dia kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa (5/10), selama 10 pekan melaksanakan PPKM level 4, Pemerintah Kota Banjarmasin sudah berupaya keras memperbaiki seluruh indikator untuk menurunkan level pembatasan ini.
Bahkan dia mengingatkan pernyataan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto pada pekan sebelumnya bahwa Kota Banjarmasin sudah berstatus PPKM level 2.
“Empat hari lalu kan Pak Menteri bilang Banjarmasin itu di level 2, maksimal jadi level 3,” ujarnya.
Tapi kenyataannya, Senin (4/10) malam, dirinya ikut kaget dan rasa tidak percaya, Banjarmasin ditetapkan kembali melanjutkan PPKM level 4, dari 5 hingga 18 Oktober 2021, bersama lima kabupaten/kota lainnya di luar Jawa dan Bali.
Keputusan pemerintah pusat memperpanjang PPKM level 4, imbuh Ibnu, sangat memberatkan roda perekonomian di saat masyarakat Kota Banjarmasin berupaya bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.
“Kasihan masyarakat kita kalau terus level 4. Kita mau terbang ke mana harus mengeluarkan biaya lebih. Intinya saya protes sama Pak Menteri (Menko Perekonomian),” tegas Ibnu Sina.
Menurut dia, protes tersebut beralasan. Karena seluruh indikator, baik yang utama dan tambahan sudah terpenuhi untuk membuat level PPKM Banjarmasin turun.
Seperti indikator capaian vaksin, sebut Ibnu, Kota Banjarmasin sudah berada di sekitar 50,35 persen. ‘’Ini tertinggi se Provinsi Kalsel,’’ ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit (BOR) yang sekarang tinggal 4 persen saja. “Untuk indikator BOR ini Banjarmasin sudah di level 1,” ujarnya.
Selanjutnya, sambung Ibnu, kasus perawatan mingguan 2,5 persen per 100 ribu penduduk. Kemudian pelaksanaan testing mencapai 209,6 persen dari target sasaran.
Dia pun menyatakan, perpanjang PPKM level 4 di Kota Banjarmasin ini membuat upaya yang dilakukan sejauh ini terasa sia-sia. Karena itu, dia meminta pemerintah pusat adil dan transparan menetapkan kebijakan status PPKM ini.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Banjarmasin, Machli Riyadi tak kalah kecewanya atas keputusan pemerintah pusat memperpanjang PPKM level tertinggi itu.
Ia menilai keputusan KPC-PEN sangat aneh dan membingungkan.
“Ya tentu kita sangat menyesalkan penetapan ini berdasarkan apa? Kesannya seolah olah kita tidak berupaya. Saya kecewa, sepertinya kinerja kita tidak dihargai. Kita siap adu data,” ucapnya dengan nada tinggi
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin ini mengatakan, tidak ada data yang berbeda yang disampaikan ke pusat. Beberapa pekerjaan rumah untuk memperbaiki indikator pun sudah dikerjakan Dinkes Banjarmasin.
Machli lantas membandingkan dengan daerah lain yang level PPKM-nya lebih rendah.
“Kalau dalam penjelasan Menko ekonomi disebutkan positifty rate kita tinggi. Padahal, berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalsel positif rate kita 2,6. Sementara, di data provinsi itu ada daerah yang positif rate-nya lebih tinggi, yakni Kabupaten Tapin yang mencapai 10. Tapi, mengapa Tapin level dua,’’ ujarnya mempertanyakan.
Selain itu, Machli juga menyatakan, capaian testing di Banjarmasin tertinggi dari kabupaten dan kota lainnya di Kalsel.
“Lihat data PR-nya, dan capaian testing Banjarmasin tertinggi di Kalsel,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan, pemerintah pusat kembali memperpanjang PPKM level 4 untuk Kota Banjarmasin selama dua pekan, 5 sampai 18 Oktober 2021. Kebijakan pemerintah kembali menerapkan pembatasan ‘level terpedas’ untuk Banjarmasin terbilang membingungkan. Pasalnya, baru sepekan lalu pemerintah pusat menyebut PPKM Banjarmasin berada di level 2.
“Perpanjangan PPKM di luar Jawa diusulkan untuk dua minggu ke depan, yaitu 5-18 Oktober, dengan cakupan enam kabupaten/kota. Sebelumnya 10 kabupaten/kota,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual, Senin (4/10) petang.
Airlangga menyebut enam daerah yang masih PPKM Level 4, antara lain Kabupaten Pidie, Kabupaten Bangka, Kota Padang, Kota Banjamasin, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan.
Untuk PPKM Level 3 diterapkan di 44 kabupaten/kota, termasuk Kota Banjarbaru, Kalsel. Sebelumnya ada 108 daerah berstatus level 3.
Sementara status PPKM level 2 meningkat 292 kabupaten/kota dari sebelumnya 249 daerah. Demikian pula PPKM Level 1, naik menjadi 44 kabupatan/kota dari sebelumnya 18 daerah.
“Terkait jenis pembatasan kegiatan masyarakat di periode 5-18 Oktober tetap sama PPKM periode sebelumnya dan pengendalian PTM sesuai SKB menteri,” ujar Airlangga, yang dikutip dari CNNIndonesia.com.
Dalam penanggulangan Covid-19, sebelumnya pemerintah mengategorikan sejumlah kabupaten/kota dalam level 1-4 berdasarkan indikator penilaian yang ditetapkan.
Indikator yang dihitung di antaranya jumlah kasus Covid-19, kematian, kesembuhan, testing dan tracing, keterisian tempat tidur rumah sakit, hingga capaian jumlah warga yang sudah menerima dosis vaksin Covid-19 di wilayah masing-masing tersebut.net/dan
Penulis: Hamdani
Editor: Dadang Yulistya