Banjarmasin, BARITO – Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Kalimantan Selatan H Winardi Sethiono meminta calon walikota Banjarmasin yang terpilih pada 9 Desember 2020, untuk memperhatikan masyarakat ekonomi kecil. “Ya, seperti mereka berjualan bensin eceran, PKL, buka warung, tambal ban, tentu sebaiknya jangan di larang, sebab mereka bisa dikatakan lebih kecil dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” ujar pengusaha advertising ini.
Ia mengilustrasikan, seperti saat mengendarai sepeda motor, kemudian kemps ban di Km 5 Jalan A Yani. “Kalau tidak ada penambal ban, kemana kita harus mencari tukang tambal itu, masa kita harus jalan kaki jauh-jauh mencari,” sebut Winardi.
Apalagi, sambungnya, pertukaran ekonomi di Indonesia adalah ekonomi rakyat, sebab itu rakyat tidak bisa ditinggalkan. “Ya, masyarakat kecil bisa dikatakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bisa juga dikatakan di bawah UMKM,” tandasnya.
Untuk itu, Ia berkeinginan calon walikota Banjarmasin terpilih untuk mempertimbangkan semua aspek, terutama pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. “Saya yakin, jika perekonomian masyarakat kecil bisa maju, maka untuk pembangunan infrastruktur itu dengan sendirinya pasti akan mengikuti,” tambahnya.
Terkait minimnya penerangan di jalan utama Kota Banjarmasin, Ia mengingatkan, agar pemerintah Kota Banjarmasin lebih menggairahkan baliho, sebab potensi baliho ikut membantu meramaikan penerangan Kota Banjarmasin. “Era Pak Walikota Sadjoko tidak ada pembabatan baliho, namun yang banyak ada pemasangan baliho, sebab banyaknya baliho berdiri menandatakan pembangunan kota maju,” katanya.
Ia mencotohkan, saat ini jika berjalan kaki atau naik sepeda motor di Jalan A Yani dari Km 1 sampai Km 6, sekitar pukul 20.oo-21.oo wita seperti tidak ada bedanya dengan kita memasuki wilayah hulu sungai, terlihat gelap, dan sepi. “Bagimana dengan Kota Banjarmasin yang kita inginkan? bisa lebih bagus ke depannya,” imbuhnya.
Penulis: Afdi